Pemprov Kalteng Bahas Ancaman Strategis dan Stabilitas Wilayah dalam Rakor Kewaspadaan Nasional

Asisten Administrasi Umum Hj. Sunarti menyampaikan sambutan. Foto/Gd

POSSINDO.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat langkah antisipatif dalam menjaga stabilitas dan keamanan daerah melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik se-Kalteng yang digelar di Luwansa Hotel Palangka Raya, Rabu (30/7/2025).

Asisten Administrasi Umum Hj. Sunarti, mewakili Plt. Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung, secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya yang membacakan arahan Plt. Sekda, Sunarti menyampaikan bahwa Rakor ini merupakan bagian penting dari upaya menjaga kondusivitas daerah di tengah dinamika global dan nasional yang terus berubah.

“Dalam konteks dinamika global yang cepat berubah, ia menyoroti pentingnya antisipasi terhadap dampak konflik internasional, khususnya Timur Tengah, sebagaimana arahan Kemendagri melalui Surat Edaran Nomor 300/e-7/Polpum,” ujar Sunarti.

Ia juga memaparkan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian, seperti penyebaran hoaks dan provokasi, intoleransi dan radikalisme, pembinaan organisasi kemasyarakatan secara intensif, penguatan koordinasi deteksi dini dan cipta kondisi, serta promosi nilai-nilai damai di tengah masyarakat.

Secara khusus, Sunarti menyoroti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara yang dijadwalkan berlangsung pada 6 Agustus 2025. Menurutnya, PSU ini menjadi perhatian baik di tingkat provinsi maupun nasional.

“Wakil Mendagri Ribka Muluk bersama Ditjen Polpum Kemendagri telah turun langsung ke Muara Teweh untuk memastikan kesiapan PSU ke-2 berjalan aman dan lancar. Diharapkan ke depan tidak terjadi lagi pengulangan PSU dalam Pilkada di Kalimantan Tengah,” tambahnya.

Di samping itu, penanganan konflik dan sengketa lahan juga menjadi poin utama pembahasan. Sunarti menegaskan pentingnya sinergi semua pihak, termasuk optimalisasi peran Forum Kewaspadaan Dini dan Forkopimda, guna menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

“Rakor ini merupakan tindak lanjut Pemprov dalam meningkatkan koordinasi dengan seluruh Jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota serta Mitra Intelijen dari unsur Forkopimda dan Instansi Vertikal lainnya dalam rangka deteksi dini, cegah dini serta bersinergi menyamakan persepsi merumuskan langkah untuk menciptakan kondisi yang kondusif di wilayah Kalteng,” pungkasnya.

Plt. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Feni Catriani Utami, dalam laporannya menyebutkan bahwa tujuan utama Rakor ini adalah menyatukan pemahaman seluruh peserta terkait tugas kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di daerah.

Rakor ini diikuti oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Kalteng, pejabat bidang kewaspadaan, serta jajaran staf. Narasumber kegiatan antara lain berasal dari Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalteng, Direktur Intelkam Polda Kalteng, dan Kabag Ops BINDA Kalteng. (Gd)