 |
| Presiden RI, Prabowo Subianto. Foto/Sekretariat Presiden |
POSSINDO.COM, Ekonomi - Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran aparat penegak hukum menindaklanjuti kasus pelanggaran beras oplosan dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (30/7/2025).
Rapat terbatas itu diikuti oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto.
“Arahan Bapak Presiden, tindaklanjuti. Nanti kita akan rakortas, kita akan bahas lagi,” kata Amran selepas rapat dengan Prabowo.
Di hadapan Prabowo, Amran mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap 268 merek beras, di mana 212 di antaranya tidak memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.
Dia juga mengungkap temuan terkait kandungan patahan beras (broken) yang jauh melampaui batas regulasi.
“Dari hasil pemeriksaan 268 merek, ada 212 yang tidak sesuai standar yang ditentukan oleh pemerintah. Broken-nya ada yang 30, 35, 40, bahkan ada sampai 50 persen. Jadi tidak sesuai standar,” ujar Amran.
Amran menyatakan, tindakan tegas akan diambil terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.
“Kami sudah sampaikan kepada Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung, setelah diperiksa ulang, datanya sama, hasilnya sama. Jadi, penegak hukum menindaklanjuti semua yang tidak sesuai dengan aturan,” kata dia.
Prabowo perintahkan usut beras oplosan
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut kasus beras oplosan.
Prabowo menegaskan, praktik mengoplos beras merupakan bentuk penipuan dan pidana yang harus ditindak aparat penegak hukum.
"Saya minta Jaksa Agung sama Kapolri usut dan tindak. Ini pidana," kata Prabowo saat meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (21/7/2025).
Sumber : kompas.com