Mahasiswa UPR Gelar Aksi “UPR Menggugat”, Tuntut Perbaikan Fasilitas dan Transparansi Rektorat

Bintang memberikan "Kartu Kuning" sebagai simbolis kepada Rektorat Universitas Palangka Raya. Foto/Gd

POSSINDO.COM, PALANGKA RAYA – Ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas Universitas Palangka Raya (UPR) menggelar aksi demonstrasi bertajuk “UPR Menggugat” di Gedung Rektorat, Kamis (4/9/2025). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kampus yang dinilai stagnan, baik dari segi fasilitas, pelayanan, maupun kebijakan.
Tiga tuntutan utama mahasiswa disuarakan dalam aksi ini, yakni transparansi kinerja lembaga BLU, optimalisasi fasilitas kampus mulai dari ruang kuliah, laboratorium, pendingin ruangan, proyektor, jaringan internet, hingga WC dan tata kelola parkir, serta peningkatan profesionalisme dosen dan tenaga pendidik.

Mahasiswa Fakultas Hukum, Satria Bintang Erja Hamdani, yang menyinggung kewajiban finansial mahasiswa yang tidak berbanding lurus dengan fasilitas. “Kita membayar UKT, kita membayar IPI, tapi sampai detik ini fasilitas kita masih saja sama seperti yang dulu,” tegasnya. Sebagai bentuk peringatan, Bintang juga memberikan “kartu kuning” secara simbolis kepada pihak rektorat, sebagai tanda agar tuntutan mahasiswa segera ditindaklanjuti.

Gubernur BEM Teknik UPR, Jales, menegaskan bahwa aksi ini bukan untuk menjatuhkan institusi, melainkan bentuk kepedulian mahasiswa. “Harapan kami, ini mendapat perhatian dari pimpinan UPR. Kami berbicara di sini bukan ingin menjatuhkan UPR, tetapi karena kami adalah anak UPR,” ucapnya.

Juru bicara aksi, Ade Anwar, menambahkan bahwa keresahan mahasiswa muncul karena janji-janji perbaikan kampus belum juga terealisasi. “Kami menuntut rektor untuk bertindak tegas, bukan sekadar memberi janji. Mahasiswa butuh fasilitas yang layak dan dosen yang profesional agar tujuan akademik tercapai,” katanya.

Isu lemahnya daya listrik kampus juga mencuat. Darmanto, Wakil Gubernur BEM FEB UPR, menyebut perkuliahan sering terkendala akibat proyektor tak dapat berfungsi optimal. “Listrik lemah, proyektor dinyalakan langsung jeglek, akhirnya kuliah tertunda,” ujarnya. Ia juga mempertanyakan prioritas pembangunan kampus, seperti pembangunan gerbang baru yang dianggap tidak berdampak langsung pada kualitas pendidikan.

Selain itu, mahasiswa juga melayangkan protes terkait kebijakan kampus menghadirkan aparat kepolisian untuk mengajar di ruang kuliah. Ade Anwar menilai hal itu tidak relevan. “Kalau bicara mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, mestinya bisa diisi oleh lembaga seperti KPK. Kenapa harus kepolisian?” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Rektor I UPR, Natalina Asi, menjelaskan bahwa kehadiran aparat merupakan bagian dari program praktisi mengajar dari Kementerian. “Program ini bertujuan menjembatani kesenjangan antara teori dan realita. Namun, jika dianggap tidak relevan, silakan sampaikan agar dapat dievaluasi,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Rektor II UPR, Darmae Nasir, yang menemui mahasiswa di lokasi, berjanji menyampaikan seluruh aspirasi kepada rektor. “Untuk aspirasi yang bisa segera diselesaikan, akan segera kami tindak lanjuti. Namun ada juga beberapa hal yang membutuhkan proses lebih lanjut,” ungkapnya.

Aksi yang berlangsung damai ini menegaskan bahwa mahasiswa ingin UPR melakukan langkah konkret agar kualitas pendidikan dan kenyamanan belajar benar-benar terwujud. (Gd)