Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, saat membuka Bimtek Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan Persiapan RAT Koperasi di Banjarmasin.Foto/Ist
POSSINDO.COM,
Banjarmasin, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Kepala Dinas
Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Yanuar Noor Rifai,
menekankan pentingnya tata kelola yang baik, transparansi, serta akuntabilitas
dalam penyelenggaraan koperasi. Hal itu disampaikannya saat membuka Bimbingan
Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas
Koperasi serta Persiapan Rapat Anggota Tahunan (RAT) di salah satu hotel di
Banjarmasin, Kamis (23/10/2025).
Dalam sambutannya, Gusti Yanuar menjelaskan bahwa kegiatan
tersebut tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman teknis tentang penyusunan
laporan pertanggungjawaban, tetapi juga untuk memperkuat pondasi kelembagaan
koperasi agar semakin sehat, modern, dan mandiri.
“Pelatihan ini penting agar para pengurus dan pengawas
koperasi memahami struktur, isi, serta prosedur dalam laporan
pertanggungjawaban. Kita ingin koperasi semakin transparan, profesional, dan
mampu menjadi contoh bagi koperasi lain,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa arah kebijakan nasional
di bawah kepemimpinan Presiden RI saat ini sangat menekankan penguatan ekonomi
kerakyatan, pembangunan dari desa, serta pengembangan industri kreatif dan UMKM
berbasis syariah. Kebijakan tersebut, kata Gusti Yanuar, sejalan dengan program
Gubernur Kalimantan Selatan yang fokus pada peningkatan ekonomi kreatif
berbasis kemandirian masyarakat.
“Kita melihat ada sinergi yang kuat antara kebijakan
Presiden dan Gubernur dalam mendorong tumbuhnya ekonomi rakyat. Termasuk
melalui koperasi, pesantren, dan UMKM agar bisa mandiri serta berdaya saing,”
tambahnya.
Dalam paparannya, Gusti Yanuar juga menyinggung sejumlah
tantangan yang masih dihadapi koperasi di Kalimantan Selatan. Di antaranya
persoalan permodalan, sumber daya manusia (SDM), dan pemasaran. Ia menilai,
banyak koperasi dan pelaku UMKM yang masih kesulitan mengakses pembiayaan
maupun mengelola laporan keuangan dengan baik.
“Masalah klasik yang sering muncul di koperasi adalah
lemahnya modal dan pengelolaan keuangan. Belum lagi kapasitas SDM yang
rata-rata masih perlu ditingkatkan. Data BPS menunjukkan sebagian besar
pengurus koperasi berpendidikan menengah, sehingga pelatihan seperti ini sangat
penting,” terangnya.
Ia juga menyampaikan bahwa tahun 2025 Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Kalsel melakukan evaluasi terhadap 25 koperasi potensial dan 15 koperasi
lainnya untuk melihat tingkat kesehatan kelembagaannya. Dari hasil evaluasi
tersebut, pemerintah daerah akan memberikan pembinaan lanjutan agar koperasi
dapat terus berkembang.
“Kita ingin memastikan koperasi tidak hanya aktif, tapi juga
sehat secara kelembagaan, memiliki manajemen pertanggungjawaban yang baik, dan
mampu beradaptasi dengan era digital,” jelasnya.
Gusti Yanuar menutup sambutannya dengan ajakan kepada
seluruh peserta Bimtek agar memanfaatkan kegiatan ini sebaik-baiknya, serta
menjadikan koperasi sebagai wadah bersama untuk meningkatkan kesejahteraan
anggota dan masyarakat.
“Koperasi adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Jika koperasi kuat, maka ekonomi daerah juga akan tumbuh kuat,” tutupnya. (Gn)
