Pemprov Kalteng Perkuat PAD Lewat Rakor Sektor Perkebunan dan Kehutanan

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran

POSSINDO.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus berupaya memperkuat basis penerimaan daerah dengan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor strategis, khususnya perkebunan dan kehutanan. Langkah ini menjadi respons terhadap penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang berdampak langsung pada pendapatan daerah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi PAD Sektor Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2025 yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Senin (20/10/2025). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati/Wali Kota se-Kalteng dan para direktur perusahaan perkebunan serta kehutanan.

Rakor ini menjadi wadah koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk menekan kebocoran penerimaan, menurunkan tunggakan pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada sektor-sektor seperti kendaraan bermotor, bahan bakar minyak, alat berat, dan air permukaan.

“Pemerintah daerah harus hadir sebagai fasilitator, pengawas, dan motor penggerak yang memastikan penerimaan daerah meningkat tajam, terukur, dan berkelanjutan,” ujar Gubernur.

Dalam forum tersebut, para Bupati/Wali Kota diberi kesempatan memaparkan kondisi terkini terkait tantangan PAD di wilayah masing-masing, khususnya yang melibatkan perusahaan perkebunan dan kehutanan. Mereka berharap adanya umpan balik dan komitmen nyata dari pihak investor untuk memenuhi kewajiban finansial yang belum terselesaikan.

Para kepala daerah sepakat bahwa komitmen para pelaku usaha sangat penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Kalteng. Gubernur Agustiar pun menegaskan agar seluruh kepala daerah bersikap tegas terhadap pelanggaran yang berdampak pada PAD. “Saya selaku Gubernur siap berada di garda terdepan,” tegasnya.

Selain berdialog dengan kepala daerah, Gubernur juga berbicara langsung kepada para direktur perusahaan. Ia menekankan sejumlah kewajiban perusahaan, seperti penggunaan plat kendaraan KH untuk seluruh armada operasional, pembelian BBM lokal, penyerapan tenaga kerja lokal, pemenuhan plasma 20%, pelaksanaan CSR, penggunaan galian C berizin, serta pembukaan rekening di Bank Kalteng sebagai jalur transaksi resmi.

Komitmen tersebut kemudian diformalkan melalui penandatanganan Pakta Integritas antara Gubernur, Bupati/Wali Kota se-Kalteng, dan para pimpinan perusahaan pada akhir Rakor. “Semoga ini menjadi awal yang baik untuk membangun Kalteng,” pungkas Gubernur.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Edy Pratowo, Plt. Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung, dan sejumlah kepala perangkat daerah, termasuk Kepala Biro Administrasi Pimpinan Johni Sonder. (Gd)