Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran (Tengah), Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo (Kiri) dan Plt. Sekda Kalimantan Tengah Leonard S Ampung (kanan).
POSSINDO.COM, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Percepatan Realisasi Belanja untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi yang digelar secara virtual dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (20/10/2025). Gubernur hadir di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, didampingi Wakil Gubernur Edy Pratowo dan Plt. Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung.
Rakor tersebut diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia dan bertujuan mendorong optimalisasi realisasi belanja pemerintah daerah sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam paparannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat meningkat signifikan jika dua sektor utama bergerak seiring, yaitu sektor swasta dan sektor pemerintah.
“Mesin pemerintah ini salah satunya adalah realisasi belanja yang harus dioptimalkan. Karena ketika uang pemerintah beredar di masyarakat, hal itu tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menstimulasi sektor swasta,” ujar Tito.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kemendagri memiliki tugas untuk memantau dan mendorong pelaksanaan APBD yang dibuat oleh 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten di seluruh Indonesia.
Dari hasil monitoring per 30 September 2025, realisasi pendapatan APBD nasional tercatat sebesar 70,27 persen (Rp949,97 triliun), meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 67,82 persen (Rp918,98 triliun). Namun, khusus untuk Kalimantan Tengah, realisasi pendapatan hanya 57,79 persen, belum mencapai batas ideal 70 persen.
Sementara untuk tingkat kabupaten, Kabupaten Barito Utara menjadi salah satu daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi, mencapai 80,87 persen. Secara nasional, Provinsi Maluku Utara memimpin dengan realisasi pendapatan tertinggi (83,84 persen), sedangkan Papua Barat menjadi yang terendah (48,76 persen).
Adapun realisasi belanja nasional hingga akhir September 2025 tercatat 56,07 persen (Rp770,13 triliun), sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 57,20 persen (Rp817,79 triliun). Provinsi Jawa Barat menjadi daerah dengan realisasi pendapatan dan belanja tertinggi, sementara Kalimantan Tengah termasuk dalam kelompok provinsi dengan realisasi rendah.
Menanggapi paparan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti masih tingginya dana mengendap di kas daerah. Ia mempertanyakan alasan banyaknya daerah yang menahan anggaran tanpa segera digunakan.
“Sebelum saya ngomong, saya tanya dulu ya Pak ya. Itu kalau anggaran daerah boleh defisit atau surplus apa enggak? Atau harus balance setiap tahun?” tanya Purbaya.
Menjawab hal itu, Mendagri Tito menegaskan bahwa pemerintah daerah idealnya menargetkan surplus untuk menjaga cadangan dana dan menghindari defisit. “Umumnya Pak, mereka harus surplus Pak targetnya supaya ada cadangan. Dan kalau defisit, harus diambil dari SILPA atau pinjaman,” jelas Tito.
Namun, Purbaya menegaskan bahwa tujuan surplus bukan untuk “menabung”, melainkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ia mencontohkan Kabupaten Bojonegoro yang memiliki lebih dari Rp3 triliun dana tidak terpakai, padahal memiliki potensi ekonomi besar dari proyek minyak ExxonMobil.
“Jadi tujuannya (surplus anggaran) bukan untuk menabung, tapi meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tegas Purbaya.
Diketahui, posisi dana kas daerah per 17 Oktober 2025 menunjukkan Provinsi DKI Jakarta memiliki saldo tertinggi sebesar Rp19,48 triliun, sedangkan Provinsi Kalimantan Tengah berada di angka Rp1,33 triliun.
Secara nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II Tahun 2025 mencapai 4,99 persen, dengan Maluku Utara menjadi provinsi dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 32,09 persen.
Kehadiran Gubernur Agustiar Sabran dalam forum strategis ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mempercepat realisasi belanja daerah dan memperkuat kontribusi fiskal demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di wilayah Bumi Tambun Bungai. (Gd)
