Menkes Budi Gunadi Sadikin saat ditemui di Gedung DPR,
Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025).Foto/ KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA |
POSSINDO.COM, Nasional -Menteri
Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut pendapatan BPJS Kesehatan tidak
pernah positif, kecuali ada kenaikan iuran.
"Memang BPJS itu gak pernah sustainable, dia positif
kalau dinaikkan iuran. Jadi, kenaikan iuran itu selalu telat. Sudah minus minus
minus, (baru) naikin (iuran BPJS Kesehatan)," ujar BGS dalam Rapat Kerja
(Raker) dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (13/11)
Pada paparan Kemenkes, beban jaminan kesehatan nasional
(JKN) alias BPJS Kesehatan selalu lebih besar daripada pendapatan iuran,
setidaknya sejak 2014.
Defisit terus terjadi, kecuali pada pada 2019 dan sepanjang
masa pandemi covid.
Oleh karena itu, Budi mendorong adanya pembahasan kenaikan iuran BPJS
Kesehatan.
"Ini menunjukkan bahwa memang dari dinamika kenaikan
iuran, walaupun secara politis memang ini sensitif, ini harus dikaji terus
untuk menjaga sustainability dari BPJS dalam memberikan layanan kesehatan
kepada masyarakat kita," dorong Budi.
"Tugas kita bersama untuk menjelaskan bahwa iuran BPJS
itu sebenarnya sangat-sangat murah dan menguntungkan bagi kesehatan
masyarakat," imbuhnya.
Budi kemudian membedah langkah-langkah dalam menjaga
keberlanjutan keuangan BPJS Kesehatan, selain menaikkan iuran peserta.
Ia menegaskan pentingnya sistem dan mekanisme iuran yang
efisien.
Ia mencontohkan bakal ada Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)
pada penerapan skema BPJS terbaru. Menurutnya, BPJS memang seharusnya
difokuskan kepada masyarakat kelas bawah.
"Walaupun ini debat terus sama BPJS. Saya bilang, BPJS
gak usah cover yang kaya-kaya deh. Karena yang kaya, kelas I, biar diambil
swasta. Prinsip KRIS itu intinya adalah nyamain, supaya swasta bagus,"
ucap Budi.
Jumlah penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan tembus
96,8 juta orang atau 34 persen dari total populasi rakyat Indonesia. Data
tersebut dipotret Kemenkes per Juli 2025.
Sumber:cnnindonesia.com
