Ketika Kursi Kepala Daerah Serasa Takhta Raja

 

Akhmad Wahyuni, S.Sos., M.IP

OPINI- Kadang terasa bahwa di Indonesia, khususnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, jabatan kepala daerah itu seperti hadiah undian di pusat perbelanjaan: siapa pun bisa dapat, asalkan punya kupon yang cukup, bukan pengetahuan yang cukup. Jadilah kita memiliki pemimpin yang “belajar” menjalankan pemerintahan sambil jalan, sambil menerka-nerka, dan kadang sambil memejamkan mata.

Fenomena kepala daerah yang minim literasi pemerintahan bukan lagi rahasia umum. Ada yang menganggap konsep pembagian kekuasaan itu semacam “bagi-bagi kue ulang tahun”—yang penting semua kebagian potongan. Ada pula yang menyangka undang-undang otonomi daerah itu seperti peraturan permainan: kalau tidak suka, bisa di-skip. Akhirnya, pemerintahan dijalankan seperti mengerjakan teka-teki silang tanpa petunjuk: hasilnya jelas acak-acakan, random, dan penuh coretan.

Yang paling menggelitik sekaligus mengherankan adalah ketika APBD diperlakukan seperti kotak amal keluarga besar, seolah-olah dana pribadi atau keuntungan perusahaan. Padahal dana tersebut adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. 

Ada kegiatan yang “mendadak muncul” padahal tidak pernah dibahas. Ada program yang “tiba-tiba penting” entah dari mana asalnya. Ada pula proyek yang manfaatnya samar, tetapi keuntungannya sangat terang—setidaknya bagi segelintir orang. Dan tak ketinggalan, mereka yang secara ajaib masuk ke lingkaran pengelola program: mulai dari tim sukses, organik partai, hingga kerabat yang biasanya hanya muncul saat lebaran. Maklum, setiap bangun tidur muncul ide, gagasan, dan keinginan baru yang langsung ingin dilaksanakan.

Lebih lucu lagi, beberapa kepala daerah tampak percaya diri bahwa memimpin daerah itu soal karisma, bukan kapasitas. Padahal karisma tidak bisa mengatur perencanaan pembangunan, tidak bisa memahami mekanisme pertanggungjawaban anggaran, dan tidak bisa menjelaskan mengapa program yang dijanjikan kemarin berubah menjadi program lain hari ini. Tapi ya, percaya diri itu memang penting… meskipun sering kali jauh melampaui kemampuan yang dimiliki.

Dan jangan lupakan gaya kepemimpinan yang suka berubah-ubah seperti playlist lagu di-shuffle: hari ini semangat birokrasi modern, besok kembali ke gaya komando jadul; hari ini bilang pelayanan publik harus transparan, besok justru rapat-rapat ditutup sampai lurah/kades pun bingung; hari ini bicara efisiensi anggaran, besok muncul kegiatan baru yang bahkan staf perencanaan pun baru mendengar namanya.

Pada akhirnya, kita hanya bisa bertanya-tanya: “Sebenarnya daerah ini mau dibawa ke mana?” Namun kepala daerah yang kadang terlalu percaya diri untuk bertanya dan terlalu malas untuk belajar mungkin hanya menjawab dalam hati, “Lihat saja nanti.” Masalahnya, “nanti” itu sering berubah-ubah tergantung siapa yang terakhir kali membisiki.

Ironinya, semua kekacauan itu sebenarnya bisa dihindari jika pemimpin daerah mau melakukan satu hal sederhana: belajar. Belajar tentang tata kelola pemerintahan, belajar tentang kewenangan daerah, belajar membuat kebijakan yang benar, dan belajar bahwa APBD bukan celengan pribadi. Tapi ya, belajar memang tidak semudah foto bersama dan unggah di media sosial TikTok, Instagram, Facebook, X, dan sebagainya-bising, tetapi minim karya.

Well… kita hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti jabatan kepala daerah tidak lagi diperlakukan seperti hadiah undian, bak raja lokal, melainkan amanah yang membutuhkan persiapan, pemahaman, dan kerendahan hati untuk terus belajar. Karena memimpin daerah bukan urusan gaya, tetapi urusan keputusan dan kebijakan publik yang harus mengutamakan kesejahteraan serta keselamatan masyarakat (salus populi suprema lex esto).

Pendidikan Formal yang Diragukan dan Kepemimpinan Berbasis Bisikan Para “Ahli Halusinasi”

Jika sebelumnya kita membahas kepala daerah yang minim literasi pemerintahan, kini kita memasuki babak kedua, lebih dramatis dan lebih menantang: kepala daerah dengan latar belakang pendidikan formal yang diragukan, penuh kepalsuan. Fenomena ini sungguh menarik, karena bagaimana mungkin seseorang memimpin satu kabupaten/kota, mengelola APBD hingga triliunan rupiah, merumuskan kebijakan publik, dan menentukan arah pembangunan… sementara pendidikannya sendiri tidak linier dengan isi batok kepalanya?

Namun kekacauan sesungguhnya bukan hanya soal tingkat pendidikan yang meragukan, melainkan lingkaran penasihat yang justru lebih berbahaya dari ketidakjelasan pendidikan itu sendiri: para staf khusus yang bertingkah seperti profesor segala ilmu, padahal tidak paham apa-apa tentang pemerintahan, alias they are nothing!

Inilah kelompok yang sangat tidak tahu diri. Mereka biasanya muncul dari berbagai latar belakang: mantan tim sukses, influencer, atau tokoh yang dekat secara emosional (bukan intelektual), hingga orang yang sekadar rajin nongkrong di posko pemenangan. Setelah junjungannya terpilih, mereka tiba-tiba mendapat jabatan prestisius bergelar “staf khusus”gelar yang terdengar sangat formal tetapi isinya sering kali seperti snack ringan: renyah, gurih, namun tidak bergizi. Saya tidak akan bosan membahas hal ini, muehehe…

Lebih lucu lagi, oknum-oknum staf khusus ini sangat percaya diri memberi masukan: mulai dari penyusunan RPJMD, strategi pengelolaan APBD, sampai urusan mutasi pejabat. Padahal kalau diminta menjelaskan perbedaan antara “peraturan bupati” dan “keputusan bupati”, mereka mungkin harus membuka Google dulu—itu pun kalau paket datanya aktif.

Inilah yang membuat sesat pikir (logical fallacy) kepala daerah semakin berkembang. Dengan pendidikan minim dan lingkungan penasihat yang kualitasnya mirip “komite gosip”, kebijakan yang lahir pun berubah menjadi ramuan aneh: sedikit keinginan pribadi, sedikit bisikan staf khusus, dan sedikit kepanikan karena tidak memahami aturan. Hasilnya? Program yang random, penerapan regulasi yang salah kaprah, dan kebijakan yang seperti permainan tebak-tebakan: apakah ini lahir dari strategi pembangunan atau sekadar pepesan kosong—bahlul murakkab?

Tidak heran bila sebagian masyarakat maupun tokoh intelektual daerah kadang merasa daerahnya sedang dalam mode autopilot-tapi pilotnya tidak punya lisensi dan instrumen navigasinya rusak. Arah tujuan entah ke mana, tetapi semua yakin akan “sampai tujuan”, meski tidak ada yang tahu tujuan itu apa.

Pada akhirnya, semua ini menyisakan satu pertanyaan penting: kapan kita akan memiliki kepala daerah yang benar-benar siap memimpin, bukan hanya siap dipilih? Kepala daerah yang pendidikannya tidak diragukan, benar-benar lahir dari kampus dengan proses akademik yang semestinya, serta pemimpin yang mendengarkan masukan dari para ahli di bidangnya, bukan dari staf khusus ingusan yang terlalu ahli berpose tetapi miskin substansi.

Karena membangun daerah bukanlah proyek personal, bukan ajang coba-coba, dan bukan eksperimen politik. Ini menyangkut masa depan masyarakat dan masa depan masyarakat tidak boleh diserahkan kepada mereka yang jelas-jelas bukan ahlinya, apalagi dipandu oleh penasihat yang lebih mirip alarm palsu daripada kompas kebijakan.

Oleh: Akhmad Wahyuni, S.Sos., M.IP
Pensiunan ASN pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Alumni APDN Kota Banjarbaru dan Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lambung Mangkurat