Wakil Bupati Jayadikarta saat menghadiri Rapat Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025 di Aula Bapperida,
Kompleks Perkantoran, pada hari Selasa (23/12/2025). Foto/Dk
POSSINDO.COM, Pulang Pisau – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau menggelar Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025 di Aula Bapperida, Kompleks Perkantoran, pada hari Selasa (23/12/2025). Turut hadir Wakil Bupati Pulang Pisau, Ahmad Jayadikarta.
Untuk menurunkan kemiskinan di Pulang Pisau secara efektif, Wakil Bupati Jayadikarta mendorong agar upaya penurunan kemiskinan diperkuat. Salah satu langkahnya adalah mengkolaborasikan kebijakan terbaru dari pemerintah pusat ke daerah.
“Kebijakan terbaru dari pemerintah pusat harus kita kolaborasikan di daerah. Sebagai contoh, Program Sekolah Rakyat, Program Makan Bergizi Gratis, serta Program Koperasi Merah Putih,” ujar Jayadikarta.
Selain itu, ia menjelaskan pentingnya pembaruan data dalam upaya menurunkan kemiskinan, agar kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Kita harus mengupdate data-data makro dan sektoral terkait kemiskinan agar kita bisa mengevaluasi kondisi terkini, dan segera menyesuaikan kebijakan terhadap kondisi tersebut,” ucapnya.
Jayadikarta menambahkan bahwa pada tahun 2026, Kabupaten Pulang Pisau akan menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2026–2030.
Walaupun Kabupaten Pulang Pisau berada di urutan ke-5 tingkat kemiskinan terendah di Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan data BPS, garis kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 4,15%, yaitu dari Rp542.349 menjadi Rp564.867 per kapita per bulan pada Maret 2025.
Menanggapi kenaikan tersebut, Jayadikarta menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya mengatasinya dengan menargetkan Pulang Pisau berada di posisi ketiga tingkat kemiskinan terendah di Provinsi Kalimantan Tengah.
“Kita akan menargetkan peningkatan dari posisi kelima ke posisi ketiga terlebih dahulu. Posisi pertama masih belum bisa dicapai saat ini karena daerah lain memiliki jumlah penduduk lebih sedikit, sehingga perlu proses untuk mencapai posisi tersebut,” jelas Jayadikarta.(Dk)