Rapat
koordinasi terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan elpiji 3 Kg di
daerah setempat di Muara Teweh, Selasa (13/1/2026). Foto/IST
POSSINDO.COM, MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, menggelar rapat koordinasi untuk membahas kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram yang sempat terjadi di wilayah tersebut.
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Bupati Barito Utara H. Shalahuddin di Muara Teweh, Selasa (13/1/2026) sebagai respons terhadap kondisi distribusi BBM dan LPG yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Rapat koordinasi ini kami lakukan sebagai respons terhadap kondisi tata kelola BBM dan LPG yang saat ini menjadi perhatian masyarakat,” ujar Bupati.
Dalam rapat tersebut, Bupati didampingi Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie Y. Tingan. Turut hadir Sekretaris Daerah Muhlis, Staf Ahli Bupati Heri Jhon Setiawan dan Ardian, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bahrum F. Girsang, Asisten Administrasi Umum Yaser Arapat, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dewi Handayani, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Aprin S. Dahan.
Bupati menjelaskan bahwa berdasarkan berbagai laporan yang diterima, masyarakat menghadapi antrean panjang di sejumlah SPBU, kelangkaan BBM, serta adanya indikasi penjualan di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah.
“Oleh karena itu, kita berkumpul untuk mencari solusi secepat mungkin agar permasalahan ini dapat ditangani dengan baik,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya langkah konkret serta koordinasi lintas sektor guna memastikan distribusi BBM dan LPG dapat berjalan lancar dan tidak terus berulang menjadi persoalan di tengah masyarakat.
Menurut Bupati, kelangkaan BBM di Barito Utara kerap menjadi perhatian publik, bahkan sering disoroti di media sosial.
“Jika kita melihat di media sosial, hampir setiap satu hingga tiga bulan sekali terjadi antrean panjang di SPBU. Bahkan ada laporan bahwa SPBU hanya beroperasi satu hingga dua jam karena stok BBM cepat habis,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Bupati juga mengusulkan adanya pengaturan khusus bagi kendaraan dinas berpelat merah agar tidak ikut mengantre di SPBU bersama masyarakat, sehingga dapat mengurangi panjangnya antrean.(Wan)