Kegiatan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
RKPD Tahun 2027 yang digelar di Gedung Balai Antang, Kamis (5/3/2026). Foto/IST
POSSINDO.COM, Muara Teweh – Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Barito Utara menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 yang digelar di Gedung Balai Antang, Kamis (5/3/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Barito Utara, Mery Rukaini, Wakil Ketua II Henny Rosgiaty Rusli, serta sejumlah anggota DPRD. Turut hadir Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang terarah dan selaras mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Ia mengingatkan agar setiap usulan disusun berdasarkan skala prioritas agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta menghindari tumpang tindih kegiatan.
Pada sesi diskusi, jajaran DPRD menyampaikan berbagai masukan strategis. Wakil Ketua II DPRD, Henny Rosgiaty Rusli, menyoroti rencana pembangunan Jembatan Lahei. Ia mengusulkan agar lokasi pembangunan ditempatkan di titik tengah antara Kecamatan Lahei dan Lahei Barat guna memperluas akses dan memperlancar mobilitas masyarakat.
Sementara itu, anggota DPRD, H. Taufik Nugraha dan Hasrat, mendorong percepatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). Mereka menilai langkah ini penting mengingat masih terdapat rencana pembangunan yang berada di kawasan berstatus hutan produksi sehingga memerlukan penyesuaian regulasi.
Di sektor pelayanan dasar, H. Taufik juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Ia menekankan agar tidak ada lagi pungutan di sekolah serta mendorong penambahan fasilitas kesehatan dan tenaga perawat, khususnya di wilayah pedesaan.
Ketua DPRD, Mery Rukaini, menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan daerah. Ia memastikan DPRD akan terus mengawal hasil pembahasan hingga tahap penganggaran.
“DPRD akan mengawal agar program yang direncanakan benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat Barito Utara,” ujarnya.
Melalui forum ini, diharapkan RKPD Tahun 2027 dapat menjadi pijakan pembangunan yang terukur, berkelanjutan, serta mampu mendorong pemerataan di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara.(Dk)