 |
| Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Taufik Nugraha, S.Kom. Foto/IST |
POSSINDO.COM, Muara Teweh – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara mendorong pemerintah pusat untuk segera mengalokasikan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Langkah ini diambil guna memberikan payung hukum yang jelas bagi masyarakat dalam menjalankan usaha pertambangan secara tertib.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Barito Utara, H. Taufik Nugraha, S.Kom, menilai penetapan WPR merupakan strategi krusial untuk menggerakkan ekonomi lokal. Di tengah terbatasnya lapangan pekerjaan, sektor pertambangan rakyat dianggap mampu menjadi tumpuan kesejahteraan bagi masyarakat di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan.
“Alokasi WPR dalam RTRWN merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat Barito Utara. Ini bukan semata-mata soal pertambangan, tetapi upaya membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata,” ujar H. Taufik Nugraha, Sabtu (31/1/2026).
Menurut legislator tersebut, adanya kepastian hukum melalui WPR akan meminimalisir praktik pertambangan tanpa izin yang selama ini berisiko memicu konflik sosial. Dengan pengelolaan yang terakreditasi, masyarakat dapat bekerja dengan tenang di bawah pengawasan regulasi yang sah.
Namun, Taufik memberikan catatan tegas bahwa eksploitasi ekonomi tidak boleh mengesampingkan aspek ekologi. Ia menuntut peran aktif pemerintah daerah dan kesadaran kolektif masyarakat untuk memastikan setiap jengkel lahan yang dikelola tetap memperhatikan dampak lingkungan jangka panjang.
“Kami mendorong agar pengelolaan WPR dilakukan secara bertanggung jawab, dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Aspek lingkungan tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Fraksi PDIP berharap aspirasi ini segera direspons oleh pemerintah pusat melalui sinkronisasi tata ruang. Dengan masuknya alokasi WPR bagi Kabupaten Barito Utara, diharapkan tercipta ekosistem ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lokal. (Dk)
