Bupati
Pulang Pisau Ahmad Rifa’i saat meninjau pelaksanaan monitoring uji kompetensi
seleksi terbuka JPT Pratama Tahun 2026 di Aula BKPSDM Kabupaten Pulang Pisau,
Senin (6/4/2026). Foto/IST
POSSINDO.COM, Pulang Pisau – Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan kegiatan Monitoring Uji Kompetensi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2026 di Aula BKPSDM Kabupaten Pulang Pisau, Senin (6/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Pulang Pisau, Ahmad Rifa’I didampingi Wakil Bupati, Ahmad Jayadikarta, serta jajaran panitia seleksi dan peserta seleksi terbuka dari sejumlah OPD.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ahmad Rifa’i meninjau langsung proses ujian seleksi terbuka yang diikuti oleh para calon pejabat pimpinan tinggi pratama.
“Didampingi tim pansel, kami menyaksikan langsung ujian bagi calon kepala OPD. Ada enam OPD yang dibuka dengan total 24 peserta,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa seleksi ini bertujuan untuk mendapatkan pejabat yang benar-benar berkualitas dan sesuai dengan kompetensi masing-masing.
“Kami ingin memiliki kepala dinas yang berkualitas. Ini bagian dari karier mereka, agar Pulang Pisau ke depan dipimpin oleh orang yang sesuai dengan bidangnya,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Pulang Pisau, Hendra menjelaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur dalam panitia seleksi.
“Panitia seleksi terdiri dari lima orang, melibatkan akademisi dari Universitas Palangkaraya, perwakilan provinsi, serta dari pemerintah kabupaten,” ungkapnya.
Ia juga memaparkan tahapan seleksi yang sedang berjalan, di mana saat ini peserta telah memasuki tahap penulisan makalah sebelum dilanjutkan ke tahap wawancara.
“Tahapannya ada empat. Saat ini peserta berada di tahap penulisan makalah, selanjutnya wawancara akan dilaksanakan pada 7 sampai 9 April, dan pengumuman hasil tiga besar dijadwalkan pada 16 April,” jelas Hendra.
Melalui seleksi terbuka ini, diharapkan Pemkab Pulang Pisau dapat menghasilkan pejabat yang profesional, kompeten, dan mampu meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah.(Dk)