Anggota DPRD Barito Utara H. Suparjan Efendi.Foto/IST
POSSINDO.COM, Muara Teweh – Jajaran legislatif Kabupaten Barito Utara memberikan dukungan penuh terhadap langkah taktis pemerintah daerah dalam memacu transformasi tata kelola ekonomi kerakyatan berbasis teknologi informasi.
Upaya modernisasi lembaga keuangan mikro tersebut diwujudkan melalui skema migrasi sistem operasional konvensional menuju ekosistem digital pada jaringan koperasi di tingkat pedesaan.
Langkah ini dinilai sangat krusial dan mendesak agar wadah usaha bersama milik warga desa tidak tergilas oleh arus penetrasi digitalisasi global, sekaligus mampu meningkatkan daya saing komoditas lokal secara masif.
Sokongan moril serta apresiasi atas terobosan kedinasan tersebut disuarakan secara terbuka oleh pihak parlemen daerah saat meninjau peta jalan penguatan ekonomi desa. “Digitalisasi memang sudah menjadi keharusan. Koperasi harus mampu beradaptasi agar pengelolaan lebih transparan, profesional, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi anggotanya,” kata Anggota DPRD Barito Utara, H. Suparjan Efendi, Selasa (21/4/2026).
Pernyataan tersebut ditiupkan guna merespons pelaksanaan agenda Pelatihan Digitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diinisiasi oleh jajaran instansi teknis pemerintah daerah di Muara Teweh.
Pihak dewan menilai intervensi edukasi yang menyasar langsung jajaran pengurus serta dewan pengawas koperasi ini merupakan investasi strategis dalam mendongkrak mutu sumber daya manusia (SDM) aparat pengelola di lapangan.
Koperasi di tingkat lini paling bawah dinilai memegang peranan yang sangat vital dan strategis dalam menjaga kedaulatan serta menyokong program swasembada pangan daerah.
Apabila instrumen bisnis ini dikelola secara modern dan terintegrasi melalui pemanfaatan aplikasi digital, maka hambatan logistik dan rantai pemasaran yang selama ini mencekik petani dapat dipangkas secara instan. Peluang perluasan penetrasi pasar produk unggulan desa pun diyakini bakal terbuka lebar hingga menembus skala nasional.
Kendati demikian, institusi dewan menggarisbawahi bahwa program pembenahan sistem teknologi ini tidak boleh mandek pada tataran seremoni ruang pelatihan di atas kertas saja.
Jajaran eksekutif dituntut untuk merumuskan skema pengawalan teknis secara berkelanjutan pasca-pelatihan usai dilakukan. Pendampingan berkala dinilai mutlak diperlukan agar proses transisi sistem akuntansi dan inventarisasi digital di tingkat desa dapat berjalan tanpa hambatan administratif.
Komitmen kolektif yang kuat wajib dibangun secara simultan melibatkan aparatur dinas, pengurus koperasi, dan seluruh elemen masyarakat selaku anggota dasar.
Menutup keterangannya, dewan optimistis penguatan fondasi digital ini akan menstimulasi pembukaan lapangan kerja baru serta mendongkrak pendapatan domestik bruto per kapita di pedesaan. “Kita perlu komitmen bersama agar koperasi benar-benar menjadi kekuatan ekonomi masyarakat, mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta menekan angka pengangguran dan kemiskinan,” pungkasnya. (Dk)
