Pansus LHP BPK DPRD Kabupaten Laksanakan Konsultasi dan
Koordinasi Terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Tahun 2025. Foto/IST
POSSINDO.COM, KAPUAS– Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK DPRD Kabupaten Kapuas mematangkan rekomendasi atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2025.
Ketua Pansus LHP BPK DPRD Kapuas, Franco B. Dehen, bersama anggota melakukan konsultasi dan koordinasi terkait LHP BPK di DPRD Kota Palangka Raya dan DPRD Kabupaten Katingan pada Rabu (17/6/2026) dan Sabtu (20/6/2026).
Hasil konsultasi tersebut menjadi salah satu bahan bagi Pansus dalam merumuskan draf final keputusan yang berisi rekomendasi konkret DPRD Kapuas. Draf tersebut selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi rekomendasi lembaga dan disampaikan kepada Bupati Kapuas agar segera ditindaklanjuti.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Pansus adalah administrasi aset, termasuk penataan dan sertifikasi aset daerah yang dinilai masih perlu dioptimalkan. Pembenahan tersebut dipandang penting agar persoalan serupa tidak kembali menjadi temuan dalam pemeriksaan pada tahun-tahun berikutnya.
Franco B. Dehen mengatakan proses penyusunan rekomendasi dilakukan setelah Pansus melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan DPRD Kota Palangka Raya serta DPRD Kabupaten Katingan.
“Pansus LHP BPK RI DPRD Kabupaten Kapuas kini tengah merumuskan draf final keputusan yang memuat rekomendasi konkret yang akan dibawa ke dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kapuas,” kata Franco.
Menurutnya, rekomendasi yang disusun tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus menjadi instrumen pengawasan DPRD untuk mendorong perbaikan tata kelola keuangan dan aset daerah.
“Pansus LHP BPK RI DPRD Kabupaten Kapuas berkomitmen untuk terus mengawal jalannya tindak lanjut rekomendasi ini hingga 100 persen tuntas,” ujarnya.
Franco menegaskan, pengawalan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut diperlukan agar setiap catatan BPK dapat diselesaikan secara optimal. Langkah itu sekaligus diharapkan mampu memperbaiki tata kelola keuangan dan pengelolaan aset daerah secara berkelanjutan.(Lukman)
