Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara H. Nurul Anwar.Foto/IST
POSSINDO.COM, Muara Teweh – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menyatakan dukungan penuh terhadap langkah peningkatan patroli serta penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Trantibum) yang digulirkan oleh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) demi memayungi rasa aman warga.
Sokongan moral tersebut dipaparkan oleh Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Nurul Anwar, guna merespons tingginya ekspektasi publik mengenai urgensi penebalan pengawasan lapangan serta formula penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang akhir-akhir ini menyita atensi masyarakat di wilayah Kecamatan Teweh Tengah, Selasa (9/6/2026).
Menurut pandangan Nurul Anwar, eksistensi dan kesiapsiagaan personel pamong praja di area publik memegang andil yang teramat krusial. Kehadiran aparat dinilai mampu menyajikan respons kilat dalam mengurai aneka problematika sosial yang meletup di tengah pemukiman penduduk urban.
Aspirasi mengenai penguatan fungsi kontrol wilayah ini dilontarkan secara terbuka oleh sang legislator saat berada di kota setempat. “Patroli rutin dan pengawasan di lapangan memang perlu terus ditingkatkan. Kehadiran petugas sangat dibutuhkan untuk menjaga ketertiban, memberikan rasa aman kepada masyarakat, serta mencegah potensi gangguan yang dapat mengganggu aktivitas warga,” kata H. Nurul Anwar.
Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga menyoroti fenomena maraknya ODGJ yang kerap memicu keluhan di beberapa titik keramaian. Dirinya menegaskan bahwa potret sosial tersebut wajib diintervensi secara serius oleh pemerintah daerah bersama instansi teknis agar skema pembinaan yang diberikan berjalan secara presisi, terukur, dan manusiawi. Penanganan masalah kejiwaan ini tidak boleh melulu dipandang dari kacamata hukum penertiban semata, melainkan wajib menyentuh aspek medis kesehatan, kelayakan hidup, serta jaminan perlindungan terhadap hak asasi yang bersangkutan.
Fungsionaris dewan ini menambahkan, penyelesaian masalah ODGJ menuntut adanya rajutan sinergi lintas sektor yang solid antara birokrasi daerah, korps Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, aparat penegak hukum, hingga pelibatan aktif pihak keluarga. Komunikasi antar-OPD harus diperkuat agar tindakan evakuasi maupun pemulihan di lapangan berjalan efektif, cepat, tepat, dan sepenuhnya selaras dengan standar operasional prosedur yang berlaku.
Sebagai representasi wakil rakyat di parlemen, dirinya mengaku kerap mengantongi aduan langsung dari warga yang mendambakan kenyamanan lingkungan tempat tinggal mereka. Atas dasar itulah, pihak legislatif dipastikan siap mengawal penuh setiap program strategis eksekutif yang berorientasi pada stabilitas wilayah. Langkah pemerintah daerah dalam meminimalkan gangguan sosial bakal terus didukung demi menciptakan iklim kehidupan kemasyarakatan di bumi Iya Mulik Bengkang Turan yang senantiasa harmonis, tertib, kondusif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. (Dk)
