ketua Komisi I DPRD Kabupaten Barito Utara Hj. Nety Herawati.Foto/IST
POSSINDO.COM, Muara Teweh – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj. Nety Herawati, mengapresiasi dimulainya pembangunan penataan kawasan permukiman kumuh di RT 04, RT 05, dan RT 06 Kelurahan Lanjas yang ditandai dengan Groundbreaking Ceremony serta penyerahan sertifikat tanah relokasi kepada masyarakat terdampak pada Rabu (1/7/2026).
Apresiasi tersebut disampaikan Hj. Nety Herawati sewaktu menghadiri perhelatan di lokasi kegiatan yang berpusat di RT 04 Kelurahan Lanjas, Muara Teweh.
Menurutnya, program yang direalisasikan Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) merupakan terobosan strategis guna mendongkrak kelayakan kawasan permukiman sekaligus memperelok paras Kota Muara Teweh.
“Kami memberikan apresiasi atas dimulainya pembangunan penataan kawasan kumuh di Kelurahan Lanjas. Program ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan lingkungan yang lebih layak, sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” ujar anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Barito Utara ini, Rabu (1/7/2026).
Politisi Partai Nasdem Barito Utara ini memaparkan bahwa rangkaian pekerjaan yang meliputi pelebaran jalan, peningkatan mutu lingkungan, penyediaan ruang publik, hingga penataan kawasan Waterfront City (WFC) bakal memberikan deviden manfaat yang besar dari aspek sosial maupun ekonomi.
Ia menilai ketersediaan fasilitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar aksesibilitas publik serta mendorong pemandangan perkotaan yang lebih rapi dan tertata.
“Penataan kawasan ini bukan hanya memperbaiki kondisi fisik lingkungan, tetapi juga akan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat karena akses jalan menjadi lebih baik dan kawasan menjadi lebih representatif,” katanya.
Hj. Nety turut melayangkan pujian atas kepedulian jajaran pemerintah daerah yang menyerahkan sertifikat tanah relokasi secara langsung kepada warga terdampak sebagai bentuk jaminan legalitas kepemilikan. Langkah humanistis tersebut membuktikan bahwa agenda pembangunan tetap berorientasi pada pelindungan hak-hak rakyat.
“Kami melihat pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kepastian hukum bagi warga yang terdampak. Ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan,” jelasnya.
Selaku Ketua Komisi I, Hj. Nety menegaskan kesiapan jajarannya untuk mengawal dan mengawasi setiap tahapan pengerjaan proyek agar beroperasi transparan, tepat waktu, serta memenuhi spesifikasi baku teknis yang disepakati.
Ia menaruh harapan besar agar pengembangan kawasan sempadan Sungai Barito dengan konsep Waterfront City ini kelak menjadi ikon kebanggaan baru Kota Muara Teweh yang ampuh memacu geliat pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif di Kabupaten Barito Utara. (Dk)
