POSSINDO.COM, PALANGKA RAYA-Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo membuka Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Juli 2026 di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Selasa (4/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri para bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta pengelola TEPRA tingkat provinsi dan kabupaten atau kota.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakor TEPRA dilaksanakan untuk memantau dan mengevaluasi realisasi anggaran pemerintah daerah.
Forum tersebut juga menjadi sarana mempercepat penyerapan APBN dan APBD, mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan program, serta merumuskan langkah penyelesaian pada sisa tahun anggaran 2026.
Berdasarkan data hingga 31 Juli 2026, realisasi keuangan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 30,61 persen, sedangkan realisasi fisiknya tercatat sebesar 32,51 persen.
Sementara itu, realisasi keuangan APBD pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah mencapai 39,65 persen dengan realisasi fisik sebesar 44,45 persen.
Pada tingkat Pemerintah Provinsi Kalteng, perangkat daerah dengan capaian belanja APBD tertinggi meliputi Biro Organisasi, Badan Penghubung, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah.
Adapun pada tingkat kabupaten dan kota, capaian belanja APBD tertinggi dicatat oleh Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Katingan.
Linae berharap seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga penyerapan anggaran berjalan lebih optimal serta mampu mencapai target hingga akhir tahun.
Dalam kesempatan tersebut, Edy Pratowo yang membacakan sambutan Gubernur Kalteng menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah.
“Pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan akuntabel menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Karena itu, Rakor TEPRA diharapkan tidak hanya menjadi agenda evaluasi, tetapi juga forum yang berorientasi pada solusi dan menghasilkan langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaan program,” ujar Edy.
Edy mengapresiasi tiga perangkat daerah provinsi dan tiga pemerintah kabupaten yang mencatatkan penyerapan anggaran tertinggi. Capaian tersebut diminta terus dipertahankan tanpa mengabaikan kualitas pelaksanaan kegiatan.
Meski demikian, realisasi keuangan dan fisik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota hingga Juli 2026 dinilai masih perlu ditingkatkan. Seluruh perangkat daerah diminta mempercepat program pada triwulan berikutnya.
“Efisiensi harus kita jawab dengan inovasi dan peningkatan kinerja. Percepatan serapan anggaran harus berjalan seiring dengan pelaksanaan program yang berkualitas, tepat sasaran, sesuai ketentuan, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain mempercepat pelaksanaan program, seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten atau kota diminta menyelaraskan pembangunan dengan Asta Cita Presiden serta Program Kartu Huma Betang Sejahtera.
Proses pengadaan barang dan jasa juga perlu dioptimalkan agar tidak menjadi hambatan bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah turut didorong meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, termasuk produk industri kecil dan menengah serta usaha mikro, kecil, dan menengah.
“Rakor TEPRA ini diharapkan bukan sekadar rutinitas, melainkan menjadi sarana untuk memantapkan pelaksanaan program dan meningkatkan kualitas pembangunan. Setiap anggaran yang dikelola harus benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” pungkasnya. (Gd)
Tags
Kalimantan Tengah
