 |
| Bupati Kapuas H.M. Wiyatno bersama unsur Forkopimda mengikuti Rapat Koordinasi Pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan PBPH terkait penanggulangan Karhutla 2026 secara virtual di Ruang Rapat Bupati Kapuas, Senin (07/9/2026). Foto/IST |
POSSINDO.COM, KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten Kapuas memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi meningkatnya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) memasuki periode puncak musim kemarau 2026. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi bersama perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang digelar secara virtual, Senin (07/9/2026).
Rapat berlangsung dari Ruang Rapat Bupati Kapuas dan diikuti Bupati Kapuas H.M. Wiyatno, Dandim 1011/Klk Letkol Inf Deky Febrianto, Kapolres Kapuas AKBP Rina Perwitasari, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I. Sangkai.
Bupati Kapuas H.M. Wiyatno menegaskan, pencegahan Karhutla harus menjadi tanggung jawab bersama dengan mengutamakan langkah antisipasi sebelum kebakaran terjadi.
“Kita tidak ingin penanganan baru dilakukan setelah api muncul. Yang paling penting adalah bagaimana kita memperkuat pencegahan, kesiapsiagaan dan deteksi dini. Semua pihak harus memahami peran masing-masing dan bergerak cepat ketika ditemukan potensi kebakaran,” ujar Wiyatno.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah, TNI/Polri, perusahaan pemegang HGU dan PBPH serta masyarakat harus terus diperkuat, terutama dalam menghadapi kondisi kemarau. Wiyatno meminta seluruh perusahaan memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana penanganan Karhutla di wilayah masing-masing.
Bupati Kapuas H.M. Wiyatno menegaskan, pencegahan Karhutla harus menjadi tanggung jawab bersama dengan mengutamakan langkah antisipasi sebelum kebakaran terjadi.
“Kita tidak ingin penanganan baru dilakukan setelah api muncul. Yang paling penting adalah bagaimana kita memperkuat pencegahan, kesiapsiagaan dan deteksi dini. Semua pihak harus memahami peran masing-masing dan bergerak cepat ketika ditemukan potensi kebakaran,” ujar Wiyatno.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah, TNI/Polri, perusahaan pemegang HGU dan PBPH serta masyarakat harus terus diperkuat, terutama dalam menghadapi kondisi kemarau. Wiyatno meminta seluruh perusahaan memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana penanganan Karhutla di wilayah masing-masing.
“Saya meminta seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan. Perusahaan juga harus memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana penanganan Karhutla di wilayah masing-masing. Jangan sampai ada keterlambatan ketika terjadi titik api,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Kapuas memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi potensi Karhutla pada puncak musim kemarau 2026. Pemerintah daerah menilai pencegahan hingga penanganan Karhutla membutuhkan keterlibatan pemerintah, TNI/Polri, perusahaan dan masyarakat agar deteksi dini serta respons di lapangan dapat berjalan cepat dan terpadu.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Kapuas memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi potensi Karhutla pada puncak musim kemarau 2026. Pemerintah daerah menilai pencegahan hingga penanganan Karhutla membutuhkan keterlibatan pemerintah, TNI/Polri, perusahaan dan masyarakat agar deteksi dini serta respons di lapangan dapat berjalan cepat dan terpadu.
Pemkab Kapuas juga mengajak masyarakat menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. (Lukman)
Tags
Kapuas
