Presiden
Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri di Kompleks Istana
Kepresidenan Jakarta, Senin (28/9/2026). Foto:
Biro Pers Sekretariat Presiden
POSSINDO.COM, Nasional - Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian dan lembaga terkait mengkaji kebijakan rehabilitasi bagi pengguna dan pemakai narkoba sebagai salah satu solusi mengatasi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas).
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, Presiden meminta dirinya berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta kementerian koordinator terkait.
“Presiden meminta untuk memikirkan terkait rehabilitasi, terutama menyangkut pengguna dan pemakai narkoba di dalam lapas yang saat ini sudah over kapasitas,” kata Supratman usai rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Menurut Supratman, pemerintah dalam waktu dekat akan menggelar rapat bersama untuk merumuskan kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang berada di lapas.
Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto menyatakan pihaknya siap berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Ia mengatakan, persoalan kelebihan kapasitas lapas tidak terlepas dari tingginya jumlah penghuni yang tersangkut kasus narkotika.
“Sebagian besar, hampir 80 persen, adalah tahanan narkotika,” ujar Suyudi.
Ia menambahkan, pemerintah perlu memastikan narapidana yang membutuhkan rehabilitasi tetap mendapatkan penanganan yang sesuai.
Selain rehabilitasi, pemerintah juga mengkaji model pendidikan bagi pengguna narkoba, khususnya remaja dan anak muda. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden mendorong pengembangan model pendidikan dan rehabilitasi yang dapat membantu pengguna narkoba pulih dan kembali produktif.
Sejumlah praktik rehabilitasi yang telah dikembangkan perguruan tinggi dengan dukungan teknologi, termasuk masukan dari dokter RSCM dan peneliti Universitas Indonesia, akan menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan tersebut.
Sumber : liputan6.com
