Konfrensi
pers ketahanan energi nasional, Senin, (26/10/2026). Foto/Kementerian ESDM
POSSINDO.COM, Ekonomi – Pemerintah mengubah mekanisme pengadaan minyak mentah (crude oil), bahan bakar minyak (BBM), dan gas minyak cair atau liquefied petroleum gas (LPG) dari luar negeri. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat kepastian pasokan energi nasional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Perubahan tersebut diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026. Melalui regulasi ini, pengadaan energi yang sebelumnya mengandalkan mekanisme antarbadan usaha atau business-to-business (B2B) akan diperluas melalui kerja sama antarpemerintah (government-to-government/G2G) dan antara pemerintah dengan badan usaha (government-to-business/G2B).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, mengatakan kebijakan yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto tersebut menjadi perubahan dalam sistem pengadaan energi nasional.
"Selama ini Pertamina melakukan proses B2B, tendernya lama, dan dengan perpres ini kita melakukan G2G dan G2B. Artinya, kita sekarang sudah bisa melakukan pilihan-pilihan negara-negara mana saja yang kita akan ambil," tutur Bahlil, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (27/10/2026).
Menurut Bahlil, perubahan mekanisme tersebut didasarkan pada pengalaman Pertamina dalam proses tender pengadaan energi yang dinilai membutuhkan waktu cukup panjang. Dalam sejumlah kasus, Pertamina yang telah memenangkan tender dengan harga lebih murah justru tidak mendapatkan pasokan karena pemasok memilih pembeli lain yang menawarkan harga lebih tinggi.
Melalui skema baru tersebut, pemerintah akan melakukan negosiasi langsung dengan negara pemasok. Pengadaan kemudian dilaksanakan oleh badan layanan umum (BLU) yang ditugaskan pemerintah, sebelum Pertamina membeli pasokan dari lembaga tersebut.
Sumber : Liputan6.com
