Menteri
Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
(Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, tengah konferensi pers. Foto/KemenkoHAM
POSSINDO.COM, Ekonomi - Kementerian Hukum (Kemenkum) memperkuat integrasi data korporasi nasional dengan melibatkan 50 kementerian dan lembaga. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dunia usaha, memperkuat kepastian hukum, serta mendukung kualitas pelayanan publik dan iklim investasi di Indonesia.
Penguatan tersebut dibahas dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Ekosistem Investasi Tahun 2026 yang digelar Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pengelolaan data yang akurat dan dapat diandalkan merupakan fondasi penting bagi kepastian hukum, tata kelola pemerintahan, serta peningkatan daya saing nasional.
Menurut Yusril, iklim investasi yang sehat tidak dapat terwujud apabila informasi mengenai badan usaha dan subjek hukumnya tidak dikelola secara baik. Karena itu, integrasi data perlu dibangun melalui interoperabilitas antarsistem, bukan dengan memusatkan seluruh data pada satu institusi.
Ia menegaskan, kewenangan dan penguasaan data tetap berada pada masing-masing instansi. Sementara itu, pertukaran informasi dilakukan melalui kesamaan standar, metadata, kode referensi, serta sistem yang saling terhubung.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menambahkan, integrasi data korporasi membutuhkan komitmen seluruh kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan. Data administrasi hukum yang dikelola Ditjen AHU menjadi salah satu rujukan penting untuk mendukung pelayanan publik, perizinan, perpajakan, pengadaan barang dan jasa, hingga pengawasan.
Dengan integrasi tersebut, masyarakat dan pelaku usaha diharapkan tidak perlu berulang kali menyampaikan data yang sama kepada instansi berbeda. Pemerintah juga dapat memberikan pelayanan berdasarkan informasi yang lebih konsisten dan memiliki kepastian hukum.
Melalui penguatan kerja sama lintas kementerian dan lembaga, Kemenkum berharap integrasi data korporasi dapat terus dikembangkan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat ekosistem investasi nasional.
Sumber : cnnindonesia.com
