 |
|
Mantan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026). Foto/DOK. Polri TV |
POSSINDO.COM, Peristiwa - Mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Atas pelanggaran tersebut, Ahrie dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Keputusan tersebut disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir setelah sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Sidang berlangsung selama kurang lebih 11 jam, sejak pukul 09.00 WIB.
Isir menjelaskan, berdasarkan hasil persidangan, Ahrie terbukti melakukan pelanggaran ketika menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri. Ia diduga menggunakan kewenangan dan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan yang tidak profesional serta tidak sesuai prosedur.
Dalam putusan sidang, Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Majelis KKEP menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan Ahrie tercela. Selain itu, ia juga dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
Meski demikian, Ahrie disebut menerima putusan sidang etik tersebut dan menyatakan akan menggunakan haknya untuk mengajukan banding. Dengan demikian, masih terdapat upaya hukum internal yang dapat ditempuh terhadap keputusan tersebut.
Kasus ini bermula dari penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Berdasarkan temuan awal penyidik, dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga sejumlah pihak lain, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, pengusaha hingga tokoh masyarakat. Perkara pidana tersebut masih menjadi bagian dari proses penegakan hukum yang harus dibedakan dari putusan sidang etik terhadap Ahrie.
Sumber : cnnidonesia.com
