Kapan UMP 2027 Diumumkan? Ini Jadwal Penetapan UMP, UMSP, dan UMK

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. Foto/Biro Humas Kemnaker


POSSINDO.COM, Ekonomi - Pemerintah memastikan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 akan dilakukan sesuai jadwal, paling lambat 21 November 2026. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah agar seluruh tahapan penetapan upah minimum berjalan tepat waktu.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, sosialisasi telah dilakukan bersama kepala dinas ketenagakerjaan masing-masing daerah pada 13 November 2026. Selanjutnya, Kemnaker bersama Kementerian Dalam Negeri menggelar koordinasi dengan gubernur, bupati, dan wali kota pada 16 November 2026.

Menurut Yassierli, pemerintah pusat juga telah mengirimkan surat edaran kepada pemerintah daerah dan Dewan Pengupahan Daerah. Surat tersebut berisi data ekonomi dan ketenagakerjaan, panduan penentuan upah minimum sektoral, serta estimasi kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan besaran upah tahun depan.

"Jadi, dari segi waktu sebenarnya cukup. Kita tunggu, tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi," kata Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Selain UMP, pemerintah juga menetapkan jadwal untuk jenis upah minimum lainnya. Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat 25 November 2026, sedangkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) masing-masing memiliki tenggat lima hari setelah batas penetapan UMP dan UMK.

Yassierli menjelaskan, gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP. Sementara itu, penetapan UMK dan UMSK dapat dilakukan gubernur sesuai ketentuan dan kondisi daerah masing-masing.

Dalam proses penghitungan upah minimum 2027, pemerintah mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Formula penghitungan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.

Estimasi KHL disusun berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS). Komponen yang diperhitungkan meliputi kebutuhan makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.

Pemerintah berharap seluruh kepala daerah dapat menyelesaikan penetapan upah minimum sesuai tenggat yang telah ditentukan. Proses tersebut juga melibatkan Dewan Pengupahan Daerah yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, serta serikat pekerja untuk menyerap aspirasi dan mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing wilayah.

Sumber : kompas.com

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال