![]() |
| Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pulang Pisau, Tory Saputra Marletun, SH, MH. Foto/IST |
PULANG PISAU – Tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dijadwalkan turun ke Kabupaten Pulang Pisau pada Senin (16/11/2026) untuk melakukan pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) XVII tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam proses penyidikan yang tengah ditangani Kejaksaan Negeri Pulang Pisau.
Tim audit BPK RI dijadwalkan akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi serta pendalaman data yang diperlukan untuk mengetahui besaran kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan penyimpangan pengelolaan dana hibah tersebut.
Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Adief Swandaru, SH, MH, melalui Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus), Tory Saputra Marletun, SH, MH, membenarkan kedatangan tim auditor BPK RI tersebut. Ia mengatakan, penghitungan kerugian keuangan negara menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyidikan guna memperoleh gambaran pasti mengenai potensi kerugian negara yang ditimbulkan.
"Betul, sesuai jadwal, BPK RI mulai hari ini (Senin, 16 November 2026) melakukan pemeriksaan investigatif, pemeriksaan terhadap para saksi, serta penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah Pesparawi XVII tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 di Kabupaten Pulang Pisau. Hal ini untuk mendapatkan angka kerugian keuangan negara," ungkap Tory, Senin (16/11/2026).
Ia menegaskan, hasil penghitungan kerugian keuangan negara nantinya akan menjadi salah satu bahan penting bagi tim penyidik dalam melakukan ekspose perkara. Melalui tahapan tersebut, penyidik akan mendalami hasil pemeriksaan dan menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk pihak-pihak yang diduga harus dimintai pertanggungjawaban.
Lebih lanjut, Tory menjelaskan bahwa hasil perhitungan kerugian keuangan negara ini nantinya akan menjadi dasar untuk ekspose perkara dan penetapan tersangka. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dikatakannya telah memeriksa lebih dari 120 saksi untuk mengungkap perkara tersebut. Sebagian besar saksi yang telah dimintai keterangan berasal dari pihak penyedia barang dan jasa yang terlibat dalam penyelenggaraan Pesparawi XVII tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024.
Tory juga menegaskan komitmen Kejaksaan Negeri Pulang Pisau untuk menangani perkara tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam prosesnya, penyidik tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menghormati hak-hak seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.
"Kejaksaan Negeri Pulang Pisau berkomitmen untuk terus menjalankan tugas dan kewenangan penegakan hukum secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat," pungkasnya.
Kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah Pesparawi XVII tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 di Pulang Pisau mulai sendiri sudah berjalan sejak September 2025. Setelah melalui serangkaian proses pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket), pada 11 November 2025 status perkara tersebut ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan.
Selanjutnya, pada 12 November 2025, tim penyidik melakukan penggeledahan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan Gedung Christiani Center. Dalam kegiatan tersebut, penyidik Kejari Pulpis turut melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah barang bukti, di antaranya kasur dan kipas angin. Lima hari kemudian, tepatnya 17 November 2025, penggeledahan kembali dilakukan di kantor PT DKK selaku pihak event organizer (EO) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. ( Dy)
Tim audit BPK RI dijadwalkan akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi serta pendalaman data yang diperlukan untuk mengetahui besaran kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan penyimpangan pengelolaan dana hibah tersebut.
Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Adief Swandaru, SH, MH, melalui Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus), Tory Saputra Marletun, SH, MH, membenarkan kedatangan tim auditor BPK RI tersebut. Ia mengatakan, penghitungan kerugian keuangan negara menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyidikan guna memperoleh gambaran pasti mengenai potensi kerugian negara yang ditimbulkan.
"Betul, sesuai jadwal, BPK RI mulai hari ini (Senin, 16 November 2026) melakukan pemeriksaan investigatif, pemeriksaan terhadap para saksi, serta penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah Pesparawi XVII tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 di Kabupaten Pulang Pisau. Hal ini untuk mendapatkan angka kerugian keuangan negara," ungkap Tory, Senin (16/11/2026).
Ia menegaskan, hasil penghitungan kerugian keuangan negara nantinya akan menjadi salah satu bahan penting bagi tim penyidik dalam melakukan ekspose perkara. Melalui tahapan tersebut, penyidik akan mendalami hasil pemeriksaan dan menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk pihak-pihak yang diduga harus dimintai pertanggungjawaban.
Lebih lanjut, Tory menjelaskan bahwa hasil perhitungan kerugian keuangan negara ini nantinya akan menjadi dasar untuk ekspose perkara dan penetapan tersangka. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dikatakannya telah memeriksa lebih dari 120 saksi untuk mengungkap perkara tersebut. Sebagian besar saksi yang telah dimintai keterangan berasal dari pihak penyedia barang dan jasa yang terlibat dalam penyelenggaraan Pesparawi XVII tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024.
Tory juga menegaskan komitmen Kejaksaan Negeri Pulang Pisau untuk menangani perkara tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam prosesnya, penyidik tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menghormati hak-hak seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.
"Kejaksaan Negeri Pulang Pisau berkomitmen untuk terus menjalankan tugas dan kewenangan penegakan hukum secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat," pungkasnya.
Kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah Pesparawi XVII tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 di Pulang Pisau mulai sendiri sudah berjalan sejak September 2025. Setelah melalui serangkaian proses pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket), pada 11 November 2025 status perkara tersebut ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan.
Selanjutnya, pada 12 November 2025, tim penyidik melakukan penggeledahan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan Gedung Christiani Center. Dalam kegiatan tersebut, penyidik Kejari Pulpis turut melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah barang bukti, di antaranya kasur dan kipas angin. Lima hari kemudian, tepatnya 17 November 2025, penggeledahan kembali dilakukan di kantor PT DKK selaku pihak event organizer (EO) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. ( Dy)
Tags
Pulang Pisau
