Kasus
Penyadapan Ilegal Disorot, DPR Minta Kapolri Ungkap Pihak yang Terlibat. Foto/Tangkapan layar via
Antara
POSSINDO.COM, Peristiwa - Komisi III DPR RI akan meminta penjelasan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto terkait perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira Polri. Persoalan tersebut akan dibahas dalam rapat kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026).
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan, pertemuan tersebut tidak hanya membahas perkembangan proses hukum, tetapi juga mendalami pihak-pihak yang diduga berada di balik aksi penyadapan serta motif yang melatarbelakanginya.
“Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus dugaan penyadapan ilegal,” ujar Habiburokhman saat dikonfirmasi, Minggu (8/11/2026), sebagaimana dilansir Antara.
Menurutnya, rapat kerja tersebut akan dipimpin langsung oleh dirinya selaku Ketua Komisi III DPR. Sejumlah pimpinan lainnya juga dijadwalkan hadir, yakni Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath, Dede Indra Permana, Ahmad Sahroni, serta Ketua MKD Nazarudin Dek Gam.
Habiburokhman menjelaskan, pelaksanaan rapat pada Kamis menyesuaikan dengan agenda persidangan DPR. Pasalnya, masa sidang baru akan dibuka pada Selasa, 10 November 2026, sehingga pembahasan bersama Kapolri baru dapat dilaksanakan dua hari setelahnya.
“Rapat kerja baru bisa dilaksanakan Kamis karena masa sidang DPR baru akan dibuka Selasa, 10 November,” jelasnya.
Komisi III DPR menegaskan akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap penanganan perkara tersebut hingga seluruh fakta terungkap. DPR juga meminta agar siapa pun yang terbukti terlibat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya. Siapa pun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum,” tegas Habiburokhman.
Sumber : liputan6.com
