Pemkab Kapuas Perkuat Koordinasi Lintas Sektor Tangani Permasalahan Anak

Rapat Koordinasi Lintas Sektor Penanganan Permasalahan Anak di Desa Mambulau Tengah, Kecamatan Kapuas Timur, bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Senin (9/11/2026). Foto/.IST

 

POSSINDO.COM, KAPUAS - Pemerintah Kabupaten Kapuas memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam menangani berbagai persoalan anak di Desa Mambulau Tengah, Kecamatan Kapuas Timur. Upaya tersebut dibahas melalui Rapat Koordinasi Lintas Sektor Penanganan Permasalahan Anak yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Senin (9/11/2026).

Kegiatan yang difasilitasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Kapuas itu dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kapuas, Usis I Sangkai. Turut hadir Plt Asisten I Budi Kurniawan, Kepala DP3APPKB dr. Trisetya Utami, Kepala Dinas Sosial Karolinae, serta sejumlah perwakilan perangkat daerah dan undangan terkait.

Dalam arahannya, Sekda Kapuas Usis I Sangkai menegaskan bahwa persoalan yang menyangkut anak harus menjadi perhatian serius seluruh pihak. Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki hak mendasar yang wajib dipenuhi, mulai dari perlindungan, pendidikan, kesehatan hingga lingkungan yang aman dan mendukung proses tumbuh kembangnya.

"Saya meminta kepada seluruh perangkat daerah terkait agar dapat mengidentifikasi secara jelas permasalahan yang terjadi, mengetahui akar penyebabnya, serta menyusun langkah penanganan yang konkret dan terukur. Jangan sampai rapat koordinasi hanya menjadi kegiatan formalitas tanpa menghasilkan solusi dan tindak lanjut nyata," tegasnya.

Lebih lanjut, Usis meminta DP3APPKB sebagai instansi yang memiliki kewenangan di bidang perlindungan anak untuk mengambil peran dalam mengoordinasikan program dan upaya penanganan bersama. Sementara itu, masing-masing perangkat daerah diharapkan menjalankan tanggung jawab sesuai tugas dan kewenangannya sehingga tercipta pola penanganan yang terintegrasi.

Ia juga mengingatkan agar setiap kebijakan dan tindakan dalam menangani permasalahan anak senantiasa mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Hal tersebut mencakup perlindungan kondisi psikologis, penghormatan terhadap hak-hak anak, serta menjaga kerahasiaan identitas anak yang memerlukan perlindungan khusus.(LK)


Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال