POSSINDO.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mendorong Kota Palangka Raya menjadi daerah percontohan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sebagai ibu kota provinsi, Palangka Raya diharapkan mampu menjadi teladan bagi 13 kabupaten lainnya dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Dorongan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, Linae Victoria Aden, saat menghadiri penilaian calon percontohan Kabupaten/Kota Berani Berantas Korupsi (Ber-Aksi) Tahun 2026 di Aula Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Rabu (18/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Linae yang mewakili Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menekankan bahwa keberhasilan Palangka Raya menjadi kota percontohan antikorupsi harus diikuti komitmen dan konsistensi dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
“Ini tentu menjadi kebanggaan bagi Kalimantan Tengah karena Palangka Raya terpilih sebagai kota percontohan antikorupsi. Namun, di balik kebanggaan tersebut, ada tantangan besar yang harus dijalankan ke depannya,” ujar Linae, Rabu (18/11/2026).
Ia menjelaskan, predikat tersebut bukan sekadar penghargaan, melainkan tanggung jawab untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan, terdapat 11 catatan hasil penilaian yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.
“Ini bukan sebuah perlombaan, melainkan penghargaan. Karena itu, penetapan ini harus menjadi tantangan untuk terus meningkatkan komitmen dan menjaga konsistensi dalam pelaksanaannya,” tegasnya.
Linae juga mengingatkan agar predikat kota percontohan antikorupsi tidak hanya menjadi pencapaian sesaat. Pemerintah daerah perlu memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas benar-benar diterapkan dalam aktivitas birokrasi sehari-hari.
“Setelah ditetapkan sebagai salah satu kota percontohan antikorupsi di Indonesia, Palangka Raya harus mampu mempertahankan capaian ini pada masa mendatang. Pemerintah provinsi tentu akan senantiasa memberikan dukungan,” kata Linae.
Dalam pelaksanaannya, pembenahan tata kelola pemerintahan diarahkan pada sejumlah sektor strategis, meliputi pengadaan barang dan jasa, perizinan, pelayanan publik, manajemen aparatur sipil negara (ASN), hingga pengelolaan pendapatan daerah.
Linae juga menegaskan bahwa proses penilaian tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi bagian dari evaluasi berkelanjutan.
“Penilaian ini jangan hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi momentum evaluasi berkelanjutan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Berdasarkan hasil penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kota Palangka Raya memperoleh nilai 92,9 dengan kategori istimewa dan ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan antikorupsi Tahun 2026.
Capaian tersebut diharapkan tidak hanya menjadi kebanggaan bagi pemerintah kota, tetapi juga mendorong kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah untuk memperkuat integritas aparatur, meningkatkan pengawasan, serta membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggung jawab. (Gd)
