 |
| Sangketa Pemilu Tahun 2024 Oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Putusan Perkara Foto/Bawaslu RI |
POSSINDO.COM, Politik - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pembacaan putusan untuk 40 perkara sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada Senin (24/2).
Sebelumnya, dari 310 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diregistrasi, MK telah menyampaikan putusan dan ketetapan terhadap 270 perkara pada 4-5 Februari 2025. Dari jumlah tersebut, 227 perkara dinyatakan tidak dapat diterima, 29 perkara ditarik kembali, 8 perkara gugur, dan 6 perkara berada di luar kewenangan MK.
Sebanyak 40 perkara yang masih berlanjut masuk dalam tahap sidang pembuktian, terdiri atas 3 perkara Pemilihan Gubernur (Pilgub), 3 perkara Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot), dan 34 perkara Pemilihan Bupati (Pilbup). Dari perkara tersebut, MK mengabulkan 26 perkara, menolak 9 perkara, dan tidak menerima 5 perkara.
Berikut daftar perkara yang diputuskan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU):
- Kabupaten Pasaman (Perkara No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Mahakam Ulu (Perkara No. 224/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Boven Digoel (Perkara No. 260/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Barito Utara (Perkara No. 28/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Tasikmalaya (Perkara No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Magetan (Perkara No. 30/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Buru (Perkara No. 174/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Provinsi Papua (Perkara No. 304/PHPU.GUB-XXIII/2025)
- Kota Banjarbaru (Perkara No. 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025)
- Kabupaten Empat Lawang (Perkara No. 24/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Bangka Barat (Perkara No. 99/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Serang (Perkara No. 70/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Pesawaran (Perkara No. 20/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Kutai Kartanegara (Perkara No. 195/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kota Sabang (Perkara No. 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025)
- Kabupaten Kepulauan Talaud (Perkara No. 51/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Banggai (Perkara No. 171/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Gorontalo Utara (Perkara No. 55/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Bungo (Perkara No. 173/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Bengkulu Selatan (Perkara No. 68/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kota Palopo (Perkara No. 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025)
- Kabupaten Parigi Moutong (Perkara No. 75/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Siak (Perkara No. 73/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Pulau Taliabu (Perkara No. 267/PHPU.BUP-XXIII/2025)
Selain itu, 9 perkara lainnya ditolak MK, di antaranya:
- Kabupaten Pasaman Barat (Perkara No. 43/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Puncak (Perkara No. 283/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Jeneponto (Perkara No. 232/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Mandailing Natal (Perkara No. 32/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Berau (Perkara No. 81/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Provinsi Bangka Belitung (Perkara No. 266/PHPU.GUB-XXIII/2025)
- Kabupaten Aceh Timur (Perkara No. 44/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Lamandau (Perkara No. 96/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Buton Tengah (Perkara No. 04/PHPU.BUP-XXIII/2025)
Sementara itu, 5 perkara lainnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh MK, yakni:
- Kabupaten Mimika (Perkara No. 272/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Halmahera Utara (Perkara No. 93/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Provinsi Papua Pegunungan (Perkara No. 293/PHPU.GUB-XXIII/2025)
- Kabupaten Belu (Perkara No. 100/PHPU.BUP-XXIII/2025)
- Kabupaten Pamekasan (Perkara No. 183/PHPU.BUP-XXIII/2025)
Selain itu, MK juga mengeluarkan putusan khusus untuk dua perkara:
- Perkara No. 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan rekapitulasi suara ulang.
- Perkara No. 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Pilkada Kabupaten Jayapura, yang menginstruksikan perbaikan penulisan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura mengenai hasil Pilkada 2024.
Dengan keputusan ini, tahapan sengketa Pilkada 2024 hampir selesai, dan daerah yang terkena PSU akan kembali menggelar pemungutan suara sesuai arahan MK.
Mahkamah
Konstitusi (MK) telah menggelar sidang pengucapan putusan untuk 40 perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Senin
(24/2).
