 |
| Focus Group Discussion (FGD) bertema “Peran Perkebunan Kelapa Sawit Untuk Pembangunan di Kalimantan Tengah dan Manfaat Satgas Penertiban Kawasan Hutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Foto/IST |
POSSINDO.COM, Palangka Raya – Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Peran Perkebunan Kelapa Sawit Untuk Pembangunan di Kalimantan Tengah dan Manfaat Satgas Penertiban Kawasan Hutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat”, Kamis (8/5/2025), bertempat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng.
Acara ini secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, yang mewakili Gubernur Agustiar Sabran. FGD ini menjadi wadah strategis bagi berbagai pemangku kepentingan untuk berdiskusi mengenai sinergi pembangunan daerah, pelestarian lingkungan, serta perlindungan hak masyarakat adat.
Dalam sambutannya, Edy Pratowo menyoroti kekayaan sumber daya alam Kalimantan Tengah, khususnya dari sektor perkebunan kelapa sawit.
“Hingga kini, sektor sawit telah menjadi kontributor utama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah, sekaligus sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, baik langsung maupun tidak langsung,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Kalimantan Tengah juga memiliki kawasan hutan yang luas dan selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Hal inilah yang melatarbelakangi pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
“Saya ingin menekankan, bahwa keberadaan Satgas ini bukan semata-mata untuk menghukum, namun sebagai upaya menciptakan tata kelola yang baik, transparan, dan berkeadilan,” imbuhnya.
Lebih jauh, Edy menegaskan bahwa forum ini penting untuk menjamin hak masyarakat lokal dan adat dalam pengelolaan lahan dan hutan, serta sejalan dengan visi Kalteng Berkah menuju Indonesia Emas 2045.
“Dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Kalimantan Tengah, masyarakat lokal dan adat harus benar-benar menjadi bagian dari pembangunan di tanahnya sendiri. Tujuannya jelas yaitu untuk memberikan kesejahteraan secara menyeluruh,” tegasnya.
Ia berharap hasil dari FGD ini dapat menghasilkan rekomendasi yang implementatif dan menjadi pedoman bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara bijak.
“Mari kita jadikan Kalimantan Tengah sebagai contoh keberhasilan pembangunan berbasis Sumber Daya Alam yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Harian DAD Kalteng, Andrie Elia Embang, menekankan bahwa tema FGD ini menyentuh isu strategis yang sangat relevan dengan kehidupan masyarakat adat Dayak.
“Kami berharap melalui FGD ini akan muncul rekomendasi kebijakan yang berpihak pada rakyat, khususnya masyarakat adat Dayak yang telah lama menjadi penjaga hutan dan lahan di Kalimantan Tengah,” tukasnya.
FGD ini dihadiri oleh Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, unsur Forkopimda, Plt. Sekda Kalteng Leonard S. Ampung, para kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Kalteng, Kepala Kantor Kemenkumham Kalteng, Ketua DAD kabupaten/kota se-Kalteng, pelaku usaha sawit, akademisi, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta Damang Kepala Adat se-Kalteng.(Gede)