DPRD Gunung Mas Sahkan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026

Kegiatan Rapat Paripurna ke-11 Masa Sidang III Tahun 2025 pada Rabu (23/7/2025). Foto/IST

POSSINDO.COM, KUALA KURUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas menggelar Rapat Paripurna ke-11 masa sidang III Tahun 2025 pada Rabu, 23 Juli 2025.

Agenda utama rapat ini adalah penandatanganan nota kesepakatan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Penandatanganan tersebut menjadi langkah awal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026, yang mengusung tema pembangunan “Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Komoditas Unggulan.”

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Gunung Mas, Espriadi, menyampaikan bahwa tema pembangunan tersebut diturunkan ke dalam 11 arah kebijakan dan 6 strategi pembangunan daerah, yang bertujuan mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan, berbasis potensi lokal yang dimiliki.

“Dari hasil pembahasan bersama, telah disepakati beberapa poin penting, termasuk proyeksi pendapatan dan belanja daerah yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Dalam KUA-PPAS yang telah disepakati, Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 ditargetkan sebesar Rp1.365.590.110.011,84 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rp111.699.996.375,00, Pendapatan Transfer, Rp1.246.690.113.636,84 dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp7.200.000.000,00

Dimana Total pendapatan tersebut meningkat Rp82,9 miliar atau sekitar 6,46 persen dibanding tahun sebelumnya. Badan Pendapatan Daerah pun diminta untuk lebih cermat dalam memproyeksikan PAD, dengan tetap menggali berbagai potensi penerimaan daerah secara maksimal.

Sementara itu kata dia, belanja daerah untuk tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp1.370.590.110.011,84, naik Rp18,79 miliar atau sekitar 1,39 persen dibandingkan belanja pada tahun 2025.

Espriadi menekankan bahwa penyusunan anggaran harus mengedepankan kebutuhan riil serta berbasis pada indikator kinerja yang terukur, bukan hanya mengikuti pola anggaran dari tahun-tahun sebelumnya.

“Kami mendorong agar seluruh proses penganggaran tetap berpihak pada pencapaian visi dan misi Bupati serta selaras dengan RPJMD yang telah ditetapkan,” tegasnya.(aL)