 |
| Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Barito Utara, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI tahun 2025 digelar di Gedung Balai Antang Muara Teweh, Sabtu (9/8/2025). Foto/IST |
POSSINDO.COM, Muara Teweh – Penjabat (Pj.) Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, secara resmi membuka Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Barito Utara, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI tahun 2025. Rapat ini digelar di Gedung Balai Antang Muara Teweh dan dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua PKK se-Barito Utara, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Pj. Bupati Indra Gunawan menyampaikan apresiasi atas kerja sama seluruh pihak, mulai dari KPU, Bawaslu, TNI/Polri, perangkat daerah, instansi vertikal, hingga masyarakat, yang telah berperan dalam menyukseskan rangkaian PSU. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan PSU pada 6 Agustus 2025 lalu berjalan aman, tertib, dan lancar, berkat dukungan serta partisipasi aktif masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya.
“Kita harus menjadikan perbedaan pilihan sebagai hal yang wajar dalam demokrasi. Jangan sampai kita terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah. Mari kembali bersatu, bergandengan tangan untuk melanjutkan pembangunan Barito Utara di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, infrastruktur, penguatan hukum, hingga kesejahteraan masyarakat,” tegas Indra Gunawan.
Sementara itu, Ketua KPU Barito Utara, Siska Dewi Lestari, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung terselenggaranya PSU dengan tertib dan damai. “Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada jajaran penyelenggara, mulai dari KPPS, PPS, hingga PPK se-Barito Utara, yang telah bekerja keras demi suksesnya PSU. Kami juga berterima kasih kepada masyarakat yang datang ke TPS dengan penuh kesadaran untuk menunaikan hak pilihnya,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil rekapitulasi dengan tenang, serta tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Proses demokrasi diharapkan tetap dihormati sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan persatuan di daerah.(Wan)