Pj Sekda Palangka Raya Arbert Tombak saat membuka sosialisasi evaluasi kinerja BLUD, Kamis (23/10/2025). Foto/ist
POSSINDO.COM, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya terus
mendorong peningkatan kinerja dan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
di bidang kesehatan agar tetap optimal meskipun ada kebijakan efisiensi
anggaran 2026 mendatang.
Demikian disampaikan Pj Sekretaris
Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak saat membuka Sosialisasi Pedoman
Evaluasi Kinerja BLUD RSUD dan UPT Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota
Palangka Raya, Kamis (23/10/2025).
Arbert menyampaikan bahwa memasuki
tahun anggaran 2026, Pemerintah Kota Palangka Raya akan menghadapi tantangan
baru berupa kebijakan efisiensi anggaran sebagai konsekuensi dari kondisi
fiskal nasional dan kebutuhan penyesuaian belanja daerah.
“Beberapa tantangan yang perlu menjadi
perhatian bersama antara lain keterbatasan dukungan APBD terhadap belanja
operasional dan pengembangan layanan, sehingga BLUD harus semakin mandiri dan
inovatif dalam mengoptimalkan sumber pendapatan tanpa mengurangi keterjangkauan
layanan bagi masyarakat,” jelas Arbert.
Ia juga menyoroti pentingnya
peningkatan efisiensi operasional dan tata kelola keuangan agar setiap
penggunaan anggaran memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan mutu layanan
kesehatan. Selain itu, mutu layanan harus tetap dijaga meski terdapat
keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung.
Lebih lanjut, Arbert menekankan
perlunya peningkatan kapasitas SDM dalam memahami dan menerapkan sistem
evaluasi kinerja berbasis indikator. Menurutnya, komitmen dan pembinaan berkelanjutan
menjadi kunci dalam menjaga kualitas pelaksanaan evaluasi kinerja BLUD.
“Kita juga perlu mendorong inovasi
layanan serta menjajaki model pembiayaan dan kemitraan strategis dengan pihak
ketiga, tentu dalam koridor regulasi yang berlaku,” ujarnya.
Meski menghadapi berbagai
tantangan, Arbert optimis BLUD memiliki potensi besar untuk tumbuh dan
beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Beberapa potensi yang dapat
dioptimalkan antara lain fleksibilitas pengelolaan keuangan, peluang kemitraan
dengan sektor swasta dan lembaga sosial, serta pemanfaatan inovasi teknologi
digital dalam pelayanan.
“Selain itu, optimalisasi
pendapatan layanan melalui pengelolaan profesional pada laboratorium, apotek,
dan layanan penunjang lainnya juga menjadi peluang besar. Pemerintah Daerah
akan terus memberikan dukungan pembinaan, pendampingan, serta evaluasi
kinerja,” imbuhnya.\
Arbert berharap, dengan mengelola
tantangan dan potensi tersebut secara seimbang, BLUD baik RSUD maupun puskesmas
dapat menjadi lokomotif pelayanan publik yang adaptif, akuntabel, dan
berorientasi pada kepuasan masyarakat.
“Pemerintah Kota Palangka Raya
berkomitmen memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD agar
seluruh unit layanan berjalan sesuai prinsip transparansi, efektivitas,
efisiensi, dan profesionalisme. Evaluasi kinerja tidak boleh sekadar rutinitas administratif,
tetapi harus menjadi instrumen manajemen yang mendorong perbaikan
berkelanjutan,” pungkasnya. (Gd)
