 |
Gubernur H. Muhidin Membuka Temu Forum Anak Daerah 2025 di
Banjarmasin, Senin (24/11/2025).Foto/Ist |
POSSINDO.COM, Banjarmasin - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat komitmen dalam menciptakan ruang partisipasi anak dalam pembangunan daerah.
Hal tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Temu Forum
Anak Daerah Tahun 2025 dengan tema “Anak Banua Berpotensi, Berprestasi,
Berkembang Bersama sebagai Pelopor dan Pelapor yang Siap Beraksi”, di
Banjarmasin, Senin (24/11/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh Forum Anak Daerah dari 13
kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, serta dihadiri Ayah Bunda Forum Anak
Kabupaten/Kota se-Kalsel. Acara pembukaan ditandai dengan pemukulan kintung
oleh Gubernur Kalsel H. Muhidin, didampingi Ketua TP PKK Provinsi Kalsel Hj.
Fathul Jannah Muhidin, serta Wakil Ketua TP PKK Kalsel Ellyana Trisya.
Menambah warna pada acara kali ini menghadirkan MC Cilik,
yaitu Aisyah Kayla Azzahra, yang sukses memandu jalannya acara hingga selesai.
Aisyah diketahui merupakan cucu dari Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin,
sebuah simbol pelibatan anak secara nyata dalam ruang publik dan demokrasi
partisipatif.
Dalam sambutannya, Gubernur H. Muhidin menegaskan bahwa Temu
Forum Anak merupakan wadah penting bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi
dan mengembangkan potensi serta gagasan positif bagi kemajuan daerah.
“Mudah-mudahan dengan adanya forum anak ini, lahir anak-anak
yang berpotensi, berprestasi, dan mampu menghasilkan pemikiran positif untuk
memajukan Kalimantan Selatan. Kita berharap forum ini memunculkan inovasi dan
aspirasi yang bermanfaat untuk membangun Banua lebih baik,” tuturnya.
Gubernur juga menyoroti isu serius mengenai tingginya angka
kekerasan terhadap anak di Kalimantan Selatan dan menegaskan komitmen
pemerintah dalam penanganannya.
Lebih Lanjut, Ia mengungkapkan bahwa Pemprov Kalsel tengah
berupaya membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kekerasan Anak, bekerja
sama dengan pihak kepolisian. Hal ini menjadi langkah strategis mengingat masih
terdapat temuan kasus kekerasan hampir setiap hari.
“Setiap hari ada paling tidak satu kasus kekerasan atau pelecehan yang ditemukan. Karena itu, kami bersama kepolisian ingin membentuk Satgas untuk penanganan kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi anak,” tegasnya.
Selain Satgas di level provinsi, kabupaten, dan desa,
Gubernur mendorong agar pembentukan unit perlindungan anak juga dilakukan di
sekolah-sekolah, sehingga anak dapat lebih cepat menyampaikan aspirasi dan
laporan.
“Kalau dibentuk di sekolah, ada forum anak yang
mengkoordinir dan bisa langsung menyampaikan ke kabupaten atau provinsi. Ini
akan lebih cepat dan efektif,” ungkapnya.
Melalui forum ini, diharapkan tercipta sinergi kuat antara
pemerintah, masyarakat, dan anak sebagai subjek pembangunan. Temu Forum Anak
menjadi momentum memperkuat suara anak dalam kebijakan publik serta menjamin
pemenuhan hak-haknya.
Kegiatan diakhiri dengan sesi dialog antara peserta Forum
Anak dan pemerintah daerah untuk membahas isu-isu prioritas yang dihadapi anak
di Kalimantan Selatan.(Rilis / MC Kalsel)
