GMKI Palangka Raya Tolak Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto: Jangan Khianati Sejarah dan Moral Bangsa

Ketua Cabang GMKI Palangka Raya, Arpandi.

POSSINDO.COM, PALANGKA RAYA — Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Palangka Raya menyatakan sikap tegas menolak rencana penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke dua Republik Indonesia, Soeharto, yang diusulkan pada momentum Hari Pahlawan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Cabang GMKI Palangka Raya, Arpandi, dalam kegiatan refleksi kebangsaan bertema “Menimbang Makna Kepahlawanan di Tengah Kontestasi Memori Sejarah Bangsa” yang digelar di Sekretariat Cabang, Minggu (10 November). Ia menilai bahwa pemberian gelar tersebut merupakan bentuk pengaburan moral sejarah dan ancaman terhadap integritas nilai kepahlawanan bangsa.

“Kita tidak menolak sejarah. Kita mengakui bahwa Soeharto berperan dalam stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Tetapi sejarah juga mencatat sisi gelap kekuasaan Orde Baru, pembungkaman demokrasi, kekerasan politik, dan korupsi sistemik. Memberinya gelar pahlawan adalah bentuk pengkhianatan terhadap kebenaran dan memori penderitaan rakyat,” ujar Arpandi.

Arpandi menegaskan bahwa penilaian terhadap kepahlawanan harus berlandaskan moral sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Ia menekankan bahwa seseorang hanya dapat ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional apabila tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Fakta sejarah menunjukkan bahwa masa kekuasaan Soeharto diwarnai oleh tindakan represif terhadap rakyat, mahasiswa, dan pers. Banyak tokoh bangsa dipenjarakan tanpa proses hukum yang adil. Ratusan bahkan ribuan nyawa hilang dalam operasi militer, dan ruang kebebasan politik dibungkam selama lebih dari tiga dekade. Apakah ini wajah seorang pahlawan?” ucapnya retoris.

Ia menilai gelar pahlawan adalah simbol moral bangsa, bukan alat politik atau sarana membalas jasa masa lalu. Menurutnya, memberikan gelar tersebut justru mencederai nilai perjuangan para pahlawan sejati yang berjuang demi kemerdekaan dan keadilan.

Dalam pandangan GMKI Palangka Raya, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang melupakan masa lalunya, melainkan bangsa yang berani menghadapi sejarah dengan jujur. Arpandi menilai bahwa upaya sebagian kelompok untuk mendorong Soeharto menjadi Pahlawan Nasional menunjukkan adanya kecenderungan pemutihan sejarah demi kepentingan politik kekinian.

“Hari ini, ketika kita memperingati Hari Pahlawan, kita justru dihadapkan pada ujian moral. Apakah kita akan menukar nilai kejujuran sejarah dengan romantisme kekuasaan? Atau kita memilih berpihak pada kebenaran, meskipun pahit? GMKI memilih berpihak pada kebenaran,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa banyak korban Orde Baru hingga kini belum memperoleh keadilan, mulai dari korban peristiwa 1965, korban penembakan misterius, tragedi Tanjung Priok, Talangsari, hingga korban penculikan aktivis 1998. Menurutnya, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto hanya akan memperdalam luka sejarah dan menyakiti para korban yang belum dipulihkan haknya.

Arpandi juga mengajak generasi muda untuk menafsirkan kembali makna kepahlawanan dalam konteks kekinian. Ia menekankan bahwa pahlawan masa kini bukan hanya mereka yang mengangkat senjata, melainkan juga mereka yang berani melawan ketidakadilan, membela kemanusiaan, dan menjaga demokrasi dari penyalahgunaan kekuasaan.

“Kita tidak bisa membangun masa depan dengan melupakan masa lalu. Kepahlawanan bukan tentang gelar, tetapi tentang pengabdian tanpa pamrih. Jika bangsa ini ingin menghormati pahlawannya, maka hormatilah mereka yang berjuang untuk kebenaran, bukan mereka yang menindasnya,” lanjut Arpandi.

Melalui pernyataan resminya, GMKI Cabang Palangka Raya menyerukan kepada pemerintah, sejarawan, dan masyarakat untuk bersikap bijak dalam memaknai gelar Pahlawan Nasional. “Jangan biarkan bangsa ini kehilangan kompas moralnya. Gelar pahlawan bukan sekadar penghargaan formal, melainkan simbol integritas bangsa. Bila simbol itu diberikan kepada sosok yang sejarahnya penuh luka, maka bangsa ini sedang kehilangan arah moralnya,” tutup Arpandi.

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) merupakan organisasi mahasiswa nasional yang berdiri sejak 9 Februari 1950 dan berlandaskan pada tiga medan pelayanan yaitu Gereja, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat. GMKI Cabang Palangka Raya resmi berdiri pada 17 Oktober 1963 di Kota Cantik Palangka Raya, Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila, Provinsi Kalimantan Tengah. Organisasi ini menegaskan dirinya pantang mengkhianati sejarah perjuangan dan gerakan para pendahulu, termasuk dalam masa transisi kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto. (Gd)