Rapat
Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 di Aula Bapperida,
Palangka Raya, Kamis (20/11/2025). Foto/IST
POSSINDO.COM, Palangka Raya — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 di Aula Bapperida, Palangka Raya, Kamis (20/11/2025). Kegiatan dipimpin langsung Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, dan dihadiri para wakil bupati serta wakil wali kota se-Kalimantan Tengah, termasuk Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan.
Rakor ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 188.44/83/2022 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kalteng Tahun 2022–2026, sekaligus evaluasi bersama terhadap upaya penanganan kemiskinan di wilayah kabupaten/kota.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Barito Utara Felix Sonadie Y. Tingan memaparkan kondisi kemiskinan di Barito Utara berdasarkan data BPS Kalteng Tahun 2025. Barito Utara menempati peringkat ke-9 dengan jumlah penduduk miskin 7.440 jiwa atau 5,52 persen dari total penduduk.
Felix menjelaskan, peningkatan angka kemiskinan tersebut dipengaruhi beberapa faktor, antara lain perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah dari 2,92 persen pada Triwulan I menjadi 2,48 persen pada Triwulan II Tahun 2025. Selain itu, kenaikan Garis Kemiskinan dari Rp590.832 pada 2024 menjadi Rp628.429 pada 2025 akibat inflasi, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mencapai 4,71 persen pada 2024.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menetapkan target penurunan angka kemiskinan melalui Rancangan Awal RPJMD 2025–2029, dengan sasaran 4,6 persen pada tahun 2030. Target tersebut didorong melalui implementasi tiga strategi utama sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Strategi pertama yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui
operasi pasar murah, program GEPAMOR, serta penyaluran PKH, BPNT, JKN-PBI, dan
BLT Dana Desa.
Strategi kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penguatan
kelembagaan ekonomi, sektor pertanian, pendidikan dan vokasi, serta peningkatan
kapasitas pelaku UMKM.
Strategi ketiga, menurunkan kantong-kantong kemiskinan melalui perbaikan
layanan kesehatan, infrastruktur jalan, penyediaan sanitasi layak, hingga
pembangunan Sekolah Rakyat.
Felix juga menyampaikan bahwa Pemkab Barito Utara terus mengendalikan inflasi daerah sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat. Hingga minggu kedua November 2025, inflasi Barito Utara tercatat berada pada posisi minus 0,41 persen.
Ia menegaskan bahwa melalui Rakor ini, pemerintah daerah didorong untuk segera menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten yang selaras dan terintegrasi dengan strategi penanggulangan kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo dalam arahannya menegaskan pentingnya penanggulangan kemiskinan yang terstruktur, terukur, dan sejalan dengan komitmen nasional maupun global melalui Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan pertama yakni menghapus kemiskinan dalam segala bentuk.(Wan)