Suasana jalannya diskusi antar perangkat daerah dalam merumuskan draf RKPD 2027 yang berlangsung di Muara Teweh, (13/02/2026). Foto/IST
POSSINDO.COM, Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara secara resmi memulai rangkaian Forum Perangkat Daerah (FPD) guna mematangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun anggaran 2027. Agenda ini menjadi pilar utama dalam menyelaraskan visi pembangunan agar lebih terarah dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas. “Forum ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam menyusun RKPD 2027 agar mampu menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan daerah,” ungkap Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Ardian, saat membacakan amanat Bupati Shalahuddin di Muara Teweh, Jumat.
Kegiatan yang berlangsung di aula Bappedarida tersebut diposisikan sebagai wadah sinkronisasi usulan pembangunan dari berbagai lini sektor. Ardian menekankan bahwa melalui forum ini, pemerintah daerah berupaya memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui perencanaan yang matang dan akuntabel.
Dalam pandangan pemerintah daerah, FPD bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan langkah awal yang sangat krusial. Perencanaan pembangunan yang dilakukan secara cermat, terencana, dan terintegrasi diyakini akan menjadi kunci keberhasilan eksekusi program di lapangan nantinya.
Menatap tahun 2027, Ardian menyebut periode tersebut sebagai masa yang sangat vital dalam perjalanan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan implementasi RPJMD 2025–2030 telah memasuki Tahap II, yang menuntut adanya akselerasi nyata pada sektor-sektor produktif.
Tema besar yang diusung dalam tahapan ini adalah penguatan produktivitas sektor unggulan serta optimalisasi pelayanan publik. Kedua aspek tersebut diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang inklusif di Bumi-Iyan Muleng.
Sebagai landasan operasional, Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menetapkan peta jalan strategis melalui semboyan "11.12 GASPOL". Gerakan ini merangkum sebelas program unggulan serta dua belas proyek prioritas di bidang infrastruktur yang harus dikawal secara serius oleh seluruh jajaran pemerintahan.
Menutup arahannya, Ardian meminta agar seluruh kepala dinas dan badan tidak sekadar memahami konsep, tetapi harus bertindak nyata. "Program ini diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam kegiatan konkret oleh seluruh perangkat daerah," tegasnya dalam forum yang dihadiri oleh seluruh pimpinan instansi terkait tersebut. (Wan)
