Suasana rapat koordinasi Gubernur Kalteng bersama jajaran Kementerian Kehutanan RI membahas tata ruang dan pencegahan Karhutla, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Foto/MMC Kalteng
POSSINDO.COM, Jakarta – Gubernur Kalimantan Tengah terus memperkuat langkah strategis dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan menggelar pertemuan resmi bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni di Ruang Rapat Menteri Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Pertemuan ini dilakukan untuk menyelaraskan program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Kunjungan kerja tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk membahas sejumlah isu krusial, mulai dari pengelolaan tata ruang, kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), hingga dukungan terhadap program strategis nasional di bidang ketahanan pangan.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, Gubernur Kalimantan Tengah memaparkan kondisi faktual tata ruang wilayah Kalteng yang sebagian besar masih didominasi kawasan hutan. Ia menjelaskan, sekitar 81 persen wilayah Kalimantan Tengah merupakan kawasan hutan, sementara sisanya sekitar 19 persen merupakan Area Penggunaan Lain (APL) yang berfungsi sebagai zona penyangga.
“Dengan kondisi sekarang, tata ruang Provinsi Kalteng kurang lebih 81 persen adalah kawasan hutan, maka sisanya yang 19 persen APL adalah zona penyangga,” ungkap Gubernur.
Gubernur menekankan bahwa peran APL sebagai buffer zone sangat vital untuk menjaga kelestarian kawasan hutan utama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan khusus serta fleksibilitas dalam pemanfaatan anggaran pusat, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan di wilayah penyangga tersebut.
Salah satu contoh yang disampaikan Gubernur adalah perlunya normalisasi sungai sebagai bagian dari pengelolaan tata air terpadu. Normalisasi sungai dinilai penting untuk menjaga kualitas dan kuantitas air, mencegah banjir saat musim penghujan, serta mempertahankan kebasahan lahan gambut pada musim kemarau guna meminimalkan risiko Karhutla.
Selain isu kehutanan dan lingkungan, pembahasan juga difokuskan pada komitmen Kalimantan Tengah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Gubernur menegaskan bahwa Kalteng siap menjadi salah satu pilar utama ketahanan pangan nasional, sesuai mandat yang diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Menanggapi paparan tersebut, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni yang didampingi Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyatakan dukungan terhadap langkah dan inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kementerian Kehutanan, kata dia, siap bersinergi dalam optimalisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) untuk mendukung infrastruktur penunjang lingkungan, pencegahan Karhutla, serta keberlanjutan ekosistem.
Turut mendampingi Gubernur Kalimantan Tengah dalam pertemuan tersebut antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng Herson B. Aden, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng Agustan Saining, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalteng Juni Gultom, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Tengah. (MMC - Palangkaraya )
