Sekretaris Komisi II DPRD Barito Utara Ardianto.Foto/IST
POSSINDO.COM, Muara Teweh – Komitmen untuk memelihara stabilitas kemanan dan ketertiban di tengah kemajemukan warga Kabupaten Barito Utara terus mengalir dari jajaran parlemen daerah.
Langkah pemantapan ruang harmonisasi komunal tersebut dinilai menuntut adanya penguatan koordinasi yang terpadu antar-instansi guna membentengi wilayah dari potensi kerawanan gesekan horizontal.
Akselerasi program pencegahan dini dipandang jauh lebih efektif dan bernilai strategis ketimbang meluncurkan tindakan penanganan saat benturan sosial telanjur pecah dan meluas di lapangan.
Sokongan moril terhadap langkah preventif ini disuarakan secara terbuka oleh pihak legislatif saat meninjau peta penanganan ketenteraman wilayah. “Pencegahan konflik sosial harus dilakukan secara bersama-sama. Konsolidasi lintas sektor sangat penting agar potensi kerawanan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar,” kata Anggota DPRD Barito Utara, Ardianto, Sabtu (11/4/2026).
Secara teknis, skema deteksi awal yang selama ini telah digulirkan oleh pemerintah daerah melalui jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) didorong untuk terus dipertajam fungsinya.
Sekretaris Komisi II DPRD Barito Utara ini juga menambahkan bahwa institusi dewan siap memberikan sokongan penuh bagi lahirnya pola komunikasi publik yang adaptif di tengah latar belakang masyarakat yang heterogen.
Penerapan metode persuasif yang mengakar pada tradisi musyawarah mufakat dinilai sebagai instrumen paling ampuh untuk mengurai sumbatan komunikasi atau perselisihan di tingkat bawah.
Pelibatan aktif dari fungsionaris adat, pemuka agama, serta barisan pemuda daerah wajib diketengahkan sebagai pilar utama penyangga perdamaian. Kehadiran para tokoh informal ini memegang peranan krusial sebagai penengah yang mampu mendinginkan suasana sekaligus melahirkan solusi yang berkeadilan bagi seluruh pihak.
Di samping itu, penanaman doktrin toleransi serta sikap saling menghormati di atas sendi perbedaan harus terus diembuskan di lingkungan persekolahan maupun sosial sebagai fondasi dasar keharmonisan kota.
Sinergi yang solid antara jajaran eksekutif, parlemen, aparatur keamanan, dan ketertiban umum dipercaya bakal mengunci situasi daerah agar tetap berada dalam koridor yang kondusif. “Lebih baik kita mencegah sejak dini daripada menangani saat konflik sudah meluas. Ini membutuhkan kesadaran dan tanggung jawab bersama,” tegasnya. (Dk)
