Rapat
Koordinasi dan Silaturahmi bersama jajaran Direksi Perusda Batara Membangun,
manajemen PT MGE, serta sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah
Kabupaten Barito Utara, Selasa (26/5/2026). Foto/IST
POSSINDO.COM, MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Koordinasi dan Silaturahmi bersama jajaran Direksi Perusda Batara Membangun, manajemen PT MGE, serta sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Barito Utara, Selasa (26/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, meningkatkan investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dalam arahannya saat menutup rapat koordinasi, Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menegaskan bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya sangat terbuka terhadap investasi dan berbagai kegiatan usaha yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah.
Namun demikian, Bupati mengingatkan bahwa seluruh aktivitas usaha harus tetap mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
“Pemerintah daerah sangat terbuka terhadap investasi dan kegiatan usaha yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung peningkatan perekonomian daerah. Namun seluruh kegiatan usaha harus tetap memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi, kelestarian lingkungan, dan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Terkait rencana pembangunan fasilitas penampungan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), Bupati menegaskan bahwa pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, aman, dan memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia mengingatkan agar investasi yang masuk ke daerah tidak menimbulkan persoalan lingkungan maupun dampak sosial di kemudian hari. Karena itu, seluruh tahapan mulai dari perizinan, kajian lingkungan, pengawasan teknis, hingga pelibatan masyarakat harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Jangan sampai keberadaan investasi justru menimbulkan persoalan lingkungan maupun dampak sosial di kemudian hari. Karena itu saya meminta seluruh proses perizinan, kajian lingkungan, pengawasan teknis, dan keterlibatan masyarakat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk memperjuangkan hak Participating Interest (PI) sebesar 10 persen sebagai daerah penghasil gas.
Menurutnya, PI 10 persen merupakan peluang strategis yang dapat memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi daerah melalui peningkatan pendapatan yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, ia meminta seluruh perangkat daerah terkait agar terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat, pihak perusahaan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya guna memastikan proses pengurusan berjalan optimal, sesuai ketentuan administrasi, dan tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.
“Saya meminta seluruh perangkat daerah terkait agar terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat, pihak perusahaan, maupun stakeholder lainnya, sehingga proses pengurusan dapat berjalan optimal, tepat administrasi, dan tidak menimbulkan kendala hukum di kemudian hari,” katanya.
Selain itu, Bupati menyambut positif rencana pembangunan investasi pengolahan minyak goreng di Kabupaten Barito Utara. Menurutnya, investasi tersebut sejalan dengan upaya hilirisasi industri yang dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya daerah sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.(Wan)
