Asisten
Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau,
Apriansyah mewakili Bupati Pulang Pisau, Ahmad Rifa’i
, saat menyampaikan jawaban eksekutif dalam sidang
paripurna DPRD Pulang Pisau, Senin (22/6/2026). Foto/IST
POSSINDO.COM, Pulang Pisau - Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan fraksi DPRD terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 sekaligus Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada (22/6/2026).
Adapun jawaban tersebut disampaikan oleh Bupati Pulang Pisau, Ahmad Rifa’i melalui Apriansyah selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
Apriansyah menjelaskan, pemerintah daerah menyambut baik sekaligus memberikan apresiasi yang tinggi atas perhatian serta dukungan yang diberikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Ia juga menambahkan, pemerintah daerah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan catatan dari DPRD Pulang Pisau sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan ke arah yang lebih baik.
“Pemerintah daerah memaknai berbagai masukan dan catatan dewan sebagai bagian dari upaya bersama untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Apriansyah mewakili Bupati.
Sementara itu, terkait pandangan fraksi terhadap Raperda, ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah menyambut baik masukan yang diberikan dan telah melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan, perubahan tersebut merupakan bagian dari penataan kelembagaan berdasarkan regulasi, hasil evaluasi organisasi, serta kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik.
Setelah rapat tersebut, Apriansyah menyampaikan bahwa seluruh hasil pembahasan akan segera dilaporkan kepada Bupati Pulang Pisau. Ia berharap koordinasi antara eksekutif dan legislatif dapat terus berjalan baik serta semakin memperkuat sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. (Dk)