 |
| Wakil Ketua Umum Perkumpulan Pemuda Nusantara, Joseph F.J.W |
POSSINDO.COM, PALANGKA RAYA-Pemerataan fasilitas pendidikan di Kalimantan Tengah kembali menjadi sorotan. Perkumpulan Pemuda Nusantara menilai sejumlah program pendidikan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pendidikan masih perlu dikawal agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya di daerah terpencil, Rabu (17/6/2026).
Wakil Ketua Umum Perkumpulan Pemuda Nusantara, Joseph F.J.W, mengatakan persoalan pendidikan di Kalimantan Tengah masih menjadi perhatian publik. Hal itu terlihat dari berbagai pemberitaan mengenai kondisi sekolah, keterbatasan fasilitas belajar, hingga kesejahteraan tenaga pendidik.
Ia menyoroti program revitalisasi sekolah tahun 2025 yang disebut mendapat alokasi anggaran sekitar Rp60 miliar. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di berbagai wilayah Kalimantan Tengah.
Namun, pihaknya menilai pelaksanaan revitalisasi sekolah belum berjalan maksimal dan belum dirasakan secara merata di seluruh kabupaten dan kota, terutama pada wilayah 3T atau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Menurut Joseph, masih banyak sekolah yang menghadapi persoalan bangunan rusak, kekurangan meja dan kursi belajar, keterbatasan listrik, hingga belum memadainya akses internet untuk mendukung proses pembelajaran.
“Kami melihat masih adanya ketimpangan fasilitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Pemerintah harus memastikan program revitalisasi benar-benar menyentuh sekolah yang membutuhkan,” tegas Joseph F.J.W.
Selain persoalan revitalisasi sekolah, Joseph juga mempertanyakan realisasi program “1.000 Rumah Guru Berkah” dengan skema DP nol persen yang sebelumnya diluncurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik.
Program tersebut diketahui ditujukan bagi guru SMA, SMK, dan SLB agar dapat memiliki rumah melalui skema subsidi uang muka dan kredit perumahan. Program itu juga disebut lahir setelah adanya laporan guru yang terpaksa tinggal di laboratorium sekolah karena belum memiliki hunian layak.
Meski demikian, realisasi program rumah guru tersebut dinilai belum optimal. Dari target 1.000 unit rumah, jumlah yang terealisasi disebut masih sangat rendah. Kondisi itu dinilai dipengaruhi minimnya sosialisasi serta keterbatasan akses di sejumlah daerah.
“Program rumah guru DP nol jangan sampai hanya menjadi janji dan seremonial semata. Guru adalah ujung tombak pendidikan, sehingga kesejahteraan mereka harus benar-benar diperhatikan melalui langkah konkret dan tepat sasaran,” ujar Joseph F.J.W.
Perkumpulan Pemuda Nusantara juga meminta Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah lebih transparan dalam penggunaan anggaran pendidikan. Transparansi dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan, pelaksanaan, dan realisasi program pendidikan yang telah dijanjikan.
Joseph menegaskan pendidikan merupakan hak seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Karena itu, pemerintah harus memastikan setiap program pendidikan berjalan secara adil, terbuka, dan memberikan dampak nyata, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil.
Perkumpulan Pemuda Nusantara menyatakan akan terus mengawal kebijakan pendidikan di Kalimantan Tengah. Mereka juga mendorong pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran serta pelaksanaan program pendidikan di daerah. (Gd)
