Foto bersama Bupati Barito Utara Shalahuddin, Kajari Barito Utara R. Firmansyah, Wakil Bupati, Sekda, dan jajaran pejabat daerah di Gedung Balai Antang, Kamis (16/7/2026). Foto/IST
POSSINDO.COM, Muara Teweh – Bupati Barito Utara Shalahuddin menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah untuk memperkuat tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel demi mengawal keberhasilan pembangunan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Shalahuddin saat membuka Rapat Sinergitas Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Kejaksaan Negeri Barito Utara terkait Pengelolaan Keuangan Daerah di Gedung Balai Antang, Muara Teweh, Kamis (16/7/2026).
Kegiatan strategis ini dihadiri langsung Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara R. Firmansyah beserta jajaran, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, camat, pejabat administrator, serta perwakilan insan media.
Dalam sambutannya, Shalahuddin menggarisbawahi bahwa pengelolaan keuangan daerah memegang peran vital dalam menentukan kualitas penyelenggaraan roda pemerintahan, mengingat seluruh alokasi anggaran bersumber dari masyarakat.
“Setiap rupiah yang dikelola bersumber dari uang rakyat, sehingga harus dipertanggungjawabkan secara profesional, efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Bupati menyampaikan bahwa kemitraan antara Pemkab Barito Utara dan Kejari bukan diniatkan untuk menimbulkan rasa takut bagi para pejabat pengelola anggaran, melainkan sebagai sarana proteksi dan kepastian hukum.
Upaya pencegahan dini melalui skema konsultasi, koordinasi, pertimbangan hukum, serta pendampingan teknis dinilai ampuh menekan kekeliruan administrasi maupun potensi penyimpangan hukum.
“Dengan adanya pendampingan dan koordinasi yang baik, perangkat daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih percaya diri, tetap berhati-hati, namun tidak ragu dalam mengambil keputusan sesuai kewenangannya,” ujarnya.
Shalahuddin mengimbau para pimpinan instansi untuk aktif berdiskusi menyelaraskan pemahaman terkait regulasi keuangan, sembari menekankan bahwa keberanian mengeksekusi program kerja harus berlandaskan aturan hukum yang berlaku.
Ia berharap kolaborasi bersama Kejaksaan Negeri Barito Utara dapat terus dipelihara guna mengawal program prioritas pembangunan daerah agar berjalan tepat sasaran serta bebas dari masalah hukum di masa depan. (Wan)
