Komisi
IV DPRD Kabupaten Kapuas melaksanakan kegiatan konsultasi dan koordinasi ke
DPRD Kota Batam, Dinas Kesehatan Kota Batam, dan Dinas Pendidikan Kota Batam. Foto/IST
POSSINDO.COM, KAPUAS – Komisi IV DPRD Kabupaten Kapuas memperdalam mekanisme pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 melalui konsultasi dan koordinasi ke Kota Batam. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh masukan terkait penyesuaian anggaran di tengah kebijakan efisiensi.
Konsultasi Komisi IV DPRD Kapuas menyasar DPRD Kota Batam, Dinas Kesehatan Kota Batam, serta Dinas Pendidikan Kota Batam. Pembahasan terutama diarahkan pada strategi penyesuaian anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan.
Ketua Komisi IV DPRD Kapuas, Arhensa Mullah Muhammad, mengatakan kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD memperoleh gambaran mengenai mekanisme pembahasan dan penyesuaian anggaran setelah adanya kebijakan efisiensi.
“Kita ingin mendapat masukan dan informasi bagaimana mekanisme pembahasan serta penyesuaian anggaran setelah adanya efisiensi,” kata Arhensa, Senin (10/8/2026).
Menurutnya, berbagai informasi yang diperoleh dari hasil konsultasi tersebut akan menjadi bahan Komisi IV dalam menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan, khususnya terhadap program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Arhensa menilai sektor pendidikan dan kesehatan perlu menjadi perhatian dalam pembahasan APBD Perubahan karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Penyesuaian anggaran, menurutnya, tetap perlu memperhatikan keberlangsungan program yang telah direncanakan.
“Hasil konsultasi dan koordinasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Komisi IV dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran, khususnya pada sektor kesehatan dan pendidikan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembahasan APBD Perubahan 2026 perlu diarahkan agar pelaksanaan program tetap sesuai dengan kebutuhan daerah meskipun pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian anggaran.
Komisi IV DPRD Kapuas berharap proses pembahasan tersebut dapat mendorong pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, sekaligus dilakukan secara terbuka sesuai mekanisme yang berlaku.(Lukman)
