Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Barito Utara Hj. Nety Herawati.Foto/IST
POSSINDO.COM, Muara Teweh – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj. Nety Herawati, meminta perhatian serius dari pihak terkait atas kondisi kabut asap pekat yang kian mengganggu kualitas udara dan jarak pandang di wilayah Barito Utara pada Kamis (20/8/2026).
Kondisi paparan kabut yang terus menebal sejak awal Agustus tersebut dipandang Hj. Nety berisiko mengancam kesehatan masyarakat, utamanya kelompok anak-anak usia sekolah.
“Kita melihat kabut ini mulai sangat parah sejak awal Agustus. Saat ini kita tidak lagi bisa menghirup udara yang bersih dan jarak pandang juga tidak terlalu jauh akibat kabut,” ujar Hj. Nety Herawati saat ditemui di ruang Komisi I DPRD Barito Utara, Kamis (20/8/2026).
Politisi ini menyebutkan bahwa sebaran kabut asap yang melanda wilayahnya belum tentu bersumber dari peristiwa karhutla lokal, melainkan terdapat potensi kiriman asap yang terbawa angin dari kabupaten tetangga.
Menyikapi hal tersebut, ia mendesak Dinas Pendidikan Barito Utara untuk segera menginstruksikan para kepala sekolah dan tenaga pengajar agar mewajibkan seluruh siswa memakai masker saat beraktivitas di kawasan sekolah maupun ruang terbuka. Langkah antisipasi ini dinilai krusial guna mencegah penularan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan ISPA.
Selain ancaman polusi udara, Hj. Nety mengimbau pihak sekolah untuk memperketat seleksi terhadap para penjual jajanan di sekitar lingkungan sekolah demi memastikan higienitas makanan terjamin dari gangguan infeksi pencernaan.
Di sisi lain, Komisi I DPRD Barito Utara turut menyoroti perihal efektivitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan data lapangan yang diterima, tingkat konsumsi paket MBG di sejumlah sekolah penerima manfaat baru mencapai kisaran 40 hingga 50 persen.
Rendahnya angka penyerapan tersebut disinyalir terjadi lantaran faktor kecocokan selera anak serta variasi menu yang belum optimal. Kendati mendukung penuh program strategis pemerintah pusat ini, ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar pasokan nutrisi betul-betul dikonsumsi maksimal oleh peserta didik.
Tak hanya itu, Hj. Nety menggarisbawahi aspek pemerataan distribusi MBG agar tidak berfokus di kawasan perkotaan saja, melainkan menjangkau sekolah-sekolah di wilayah pedesaan yang sangat membutuhkan intervensi gizi.
“Kalau kita melihat kondisi di desa, makanan sederhana saja mereka bisa makan. Tetapi mereka juga membutuhkan program seperti ini. Jangan sampai hanya sekolah di kota yang menikmati MBG, sementara sekolah di desa belum mendapatkannya,” pungkasnya. (Dk)
