POSSINDO.COM, Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Taufik Nugraha, mengapresiasi pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 pada Jumat (7/8/2026).
Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara H. Taufik Nugraha.Foto/IST
Forum yang diselenggarakan di GOR Indoor, Jalan Tjilik Riwut Km 5,5, Kota Palangka Raya pada Kamis (6/8/2026) tersebut dinilai Taufik menjadi ajang krusial untuk memperkokoh jalur koordinasi tata kelola pemerintahan mulai dari tingkatan provinsi sampai ke struktur desa dan kelurahan.
“Kami mengapresiasi pelaksanaan rakor ini. Forum seperti ini penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan sampai desa dan kelurahan,” ujar Taufik, Jumat (7/8/2026).
Politisi ini berpandangan bahwa keterpaduan lintas jenjang tersebut sangat mendesak agar seluruh agenda pembangunan daerah dapat terealisasikan hingga ke tingkat tapak serta menjawab aspirasi warga secara tepat.
Ia menilai ekspose Bupati Barito Utara H. Shalahuddin mengenai 11 Program Unggulan dan 12 Program Prioritas menjadi poin penting dalam menyinkronkan kebijakan kabupaten dengan skema prioritas pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Berbagai program strategis—seperti Huma Betang, operasi pasar murah, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pendirian Koperasi Merah Putih—ditegaskannya wajib dikawal ketat demi menjamin efektivitas eksekusinya di lapangan.
“Desa dan kelurahan menjadi ujung tombak. Karena itu, kepala desa dan lurah harus memahami arah kebijakan serta mampu berkoordinasi dengan pemerintah di atasnya,” katanya.
Taufik menyatakan dukungan penuh terhadap poin pengarahan Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran menyangkut efisiensi penganggaran, penataan pertanahan, perlawanan terhadap peredaran narkoba, pembaharuan basis data sosial ekonomi, serta pemeliharaan iklim ketertiban dan ketenteraman masyarakat.
Ia menaruh harapan besar agar koordinasi tingkat provinsi ini berlanjut pada langkah-langkah nyata di tingkat daerah. Dirinya menekankan bahwa pemerintahan aparatur desa dan kelurahan mesti kian solid, transparan, serta sanggup menyajikan mutu layanan publik yang maksimal. (Dk)
