Sekda Barito Utara Drs. Muhlis saat menyampaikan pemaparan materi TAPD di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Barito Utara, Selasa (11/8/2026). Foto/IST
POSSINDO.COM, Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama jajaran DPRD mulai menggodok skema dan arah kebijakan anggaran untuk tahun anggaran 2027.
Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui agenda pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 agar seluruh program kerja dipastikan tepat sasaran demi menjawab kebutuhan riil warga.
Forum rapat koordinasi tersebut berlangsung di Ruang Rapat DPRD Barito Utara, Selasa (11/8/2026). Jalannya diskusi dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Barito Utara Hj. Mery Rukaini, serta dihadiri jajaran anggota legislatif dan Sekretaris Daerah Barito Utara Drs. Muhlis yang didampingi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Adapun TAPD yang terdiri dari unsur BPKA, Bapperida, dan Inspektorat memaparkan secara rinci substansi rancangan anggaran sebagai materi pencermatan dari jajaran legislatif.
Sekda Barito Utara Drs. Muhlis menegaskan bahwa pendalaman KUA-PPAS menjadi pijakan krusial untuk menyelaraskan postur pembangunan daerah dengan proyeksi kapasitas keuangan daerah serta dinamika kebutuhan publik.
“Rancangan ini telah kami susun secara terukur agar proyeksi pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik di tahun 2027 dapat terealisasi secara optimal dan tepat sasaran,” ujar Drs. Muhlis.
Ia menguraikan bahwa pihak eksekutif memegang komitmen kuat untuk mengawal penyusunan anggaran secara rasional, akuntabel, dan transparan. Setiap alokasi program yang diajukan wajib mengantongi basis perencanaan yang terukur serta berdampak nyata pada pemenuhan target pembangunan daerah.
Sinergi berupa masukan dari pihak legislatif dipandang amat bernilai guna menyempurnakan struktur dokumen sebelum APBD 2027 disahkan secara resmi.
“Kita ingin proses pembahasan ini berjalan dengan baik dan menghasilkan kesepakatan yang dapat menjadi dasar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun 2027,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Barito Utara Hj. Mery Rukaini menggarisbawahi bahwa jajaran legislatif siap meneliti dan mencermati setiap item program kerja beserta plot anggaran yang diajukan oleh jajaran pemerintah daerah.
Langkah pengawasan ketat ini ditempuh guna menjamin kebijakan fiskal daerah tidak sekadar gugur kewajiban secara administratif, melainkan menghadirkan dampak positif yang langsung dirasakan publik.
“Kita harus memastikan bahwa setiap program prioritas yang direncanakan benar-benar berorientasi pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Hj. Mery Rukaini.
Ia menambahkan, pembobotan KUA-PPAS melampaui perdebatan kalkulasi angka belaka. Substansi utamanya terletak pada komitmen bersama agar kesepakatan anggaran sanggup diterjemahkan menjadi aksi nyata yang menjangkau seluruh penjuru Kabupaten Barito Utara.
“Yang kita bahas bukan hanya angka dalam dokumen, tetapi bagaimana anggaran tersebut nantinya dapat diterjemahkan menjadi program yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Sepanjang rapat, TAPD membeberkan estimasi pendapatan daerah, rencana pos belanja, hingga strategi pembiayaan daerah. Seluruh pemaparan tersebut akan dikaji lebih komprehensif oleh DPRD sebelum melangkah ke tahapan penyusunan APBD 2027.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan bermuara pada kesepakatan anggaran yang realistis, transparan, dan mampu menyejahterakan masyarakat. (Wan)
