POSSINDO.COM, PALANGKA RAYA - Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (31/8/2026), dengan menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan serta dampak kabut asap yang masih dirasakan masyarakat.
Dalam aksi tersebut, massa mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat penanganan karhutla melalui kebijakan yang terstruktur, akurat dan terukur. Mereka juga menuntut perlindungan hak masyarakat adat dan peladang lokal, transparansi penggunaan anggaran penanganan karhutla, serta pemenuhan sarana operasional dan alat pelindung diri yang layak bagi relawan di lapangan.
Juru Bicara Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan, Gihon mengatakan, pihaknya tetap mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah. Namun, kondisi kualitas udara yang masih memburuk dinilai menunjukkan bahwa upaya penanganan perlu diperkuat.
“Kami mengapresiasi upaya Pemerintah Kalimantan Tengah. Namun, setelah kunjungan Presiden, kami berharap kondisi bisa lebih baik. Yang terjadi justru sebaliknya, kondisi malah semakin buruk,” kata Gihon usai aksi.
Ia juga menyoroti kondisi kualitas udara sehari sebelum aksi. Berdasarkan data yang dilihat pihaknya, nilai Indeks Standar Pencemar Udara pada Minggu (30/8/2026) disebut mencapai angka 2.200.
Aksi yang berlangsung sejak siang tersebut diwarnai kekecewaan karena massa tidak berhasil bertemu langsung dengan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalteng bersama Kepala Dinas Kehutanan Kalteng sempat menemui massa dan menyampaikan bahwa gubernur sedang melakukan pemantauan kondisi karhutla secara mobile.
Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan, Dida Pramida mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan aliansi berencana menggelar aksi lanjutan.
“Kami kecewa karena tidak ditemui. Kami juga membawa sejumlah poin tuntutan yang ingin disampaikan langsung,” kata Dida.
Dida menegaskan bahwa aksi demonstrasi bukan berarti anggota aliansi tidak terlibat dalam kegiatan kemanusiaan. Menurutnya, mayoritas anggota telah turun sebagai relawan dan membagikan masker kepada masyarakat terdampak kabut asap.
“Mayoritas anggota aliansi sudah turun menjadi relawan. Kami juga sudah melakukan aksi kemanusiaan. Tagline besar kami adalah rakyat bantu rakyat,” ujarnya.
Selain persoalan penanganan karhutla, massa menyampaikan kritik simbolik melalui spanduk bertuliskan “Hepi Besdey Ibu @thisia.halijam”. Kritik tersebut diarahkan terhadap unggahan sejumlah akun resmi organisasi perangkat daerah yang memberikan ucapan ulang tahun kepada istri Gubernur Kalteng di tengah situasi karhutla.
“Kami sangat menyayangkan sikap sejumlah dinas. Di saat kita sedang menghadapi kebakaran hutan dan lahan, seharusnya fokus utama adalah penanganan bencana,” kata Dida.
Sementara dari sisi pengamanan, Polresta Palangka Raya mengerahkan personel gabungan bersama Polsek jajaran dengan dukungan Direktorat Samapta Polda Kalteng. Pengamanan melibatkan dua peleton Dalmas Awal, tim negosiator, pengamanan dan pengaturan lalu lintas serta unsur pengawasan personel.
Wakil Koordinator Pengamanan, AKP Husni Setiawan mengatakan pengecekan personel dan perlengkapan dilakukan sebelum pelaksanaan pengamanan.
“Pengecekan kesiapan personel, kelengkapan, serta sarana dan prasarana merupakan bagian dari penerapan SOP dan aturan Polri terkait pengamanan aksi damai,” katanya.
Pada hari yang sama, Pemprov Kalteng menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Karhutla Tahun 2026 melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/230/2026. Pemerintah juga membentuk Pos Komando Penanganan Tanggap Darurat Karhutla melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/231/2026 serta mengerahkan ASN dan relawan untuk memperkuat personel di lapangan.
Penguatan penanganan dilakukan melalui apel gelar pasukan yang dipimpin Gubernur Agustiar Sabran di Halaman Istana Isen Mulang. Pos komando disiapkan untuk mengintegrasikan kekuatan penanganan serta mendukung layanan kesehatan, oksigen, dapur umum dan pusat informasi karhutla.
Meski pemerintah telah meningkatkan status penanganan karhutla, Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut. Kekecewaan karena belum dapat menyampaikan tuntutan langsung kepada gubernur juga menjadi dasar bagi aliansi untuk menyiapkan aksi jilid II. (Gd)
Tags
Kalimantan Tengah
