GMNI Kalteng Kecam Pernyataan BNPB: Jangan Ukur Kondisi Warga Hanya dari Aktivitas

Wakabid Propaganda DPD GMNI Kalteng, Herman Fland Dakhi. Foto/Ist.

POSSINDO.COM, PALANGKA RAYA - Kritik terhadap pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto yang menyebut aktivitas masyarakat di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Barat (Kalbar) masih berjalan normal terus bergulir. DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Tengah menilai kondisi tersebut tidak dapat dijadikan ukuran bahwa masyarakat terbebas dari dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pernyataan Suharyanto disampaikan saat melaporkan perkembangan penanganan karhutla kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada Rabu (23/9/2026). Dalam laporan tersebut, aktivitas seperti lalu lintas, toko dan rumah makan disebut masih berlangsung, meskipun kabut asap cukup tebal di sejumlah wilayah Kalteng dan Kalbar.

Wakabid Propaganda DPD GMNI Kalteng, Herman Fland Dakhi, menilai keberlangsungan aktivitas warga tidak serta-merta menunjukkan kondisi di lapangan dalam keadaan normal. Menurutnya, masyarakat tetap menjalankan aktivitas karena memiliki kebutuhan ekonomi dan kewajiban sehari-hari.

“Sangat ironis ketika pejabat publik menganggap situasi ini normal hanya karena melihat rakyat masih lalu lalang di jalanan. Masyarakat Kalteng dan Kalbar beraktivitas di tengah kabut asap tebal bukan karena situasi aman, melainkan karena keterpaksaan ekonomi untuk menyambung hidup,” ujar Herman Fland Dakhi, Wakabid Propaganda DPD GMNI Kalteng.

GMNI juga menilai penyampaian kondisi yang terlalu menitikberatkan pada tetap berlangsungnya aktivitas sosial dan ekonomi berpotensi mengaburkan persoalan kesehatan serta dampak lain yang dirasakan masyarakat. Herman menyebut penanganan karhutla semestinya disertai perhatian terhadap kondisi kelompok masyarakat yang terdampak asap.

“Asap tebal yang mengancam paru-paru rakyat tidak boleh dianggap sebagai rutinitas tahunan yang wajar. Negara harus hadir melindungi keselamatan jiwa warga Kalimantan, bukan sekadar memberikan laporan yang terkesan ‘asal bapak senang’,” tutup Herman.

Di sisi lain, BNPB pada Kamis (24/9/2026) melaporkan penguatan operasi penanganan kabut asap di Kalteng dan Kalimantan Selatan. Tiga pesawat Cessna Caravan dikerahkan untuk mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan tujuan meningkatkan peluang turunnya hujan di wilayah terdampak karhutla.

Suharyanto mengatakan operasi tersebut masih disesuaikan dengan kondisi cuaca. Sebelumnya, ia juga menjelaskan bahwa kabut asap tidak dapat dihilangkan secara langsung menggunakan teknologi tertentu.

“Asap ini tidak ada teknologi untuk menghilangkan asap, hanya ada dua cara, yakni angin dan hujan,” kata Suharyanto.

Penguatan operasi udara tersebut menunjukkan penanganan karhutla masih menjadi persoalan yang membutuhkan intervensi berkelanjutan, sementara perdebatan mengenai bagaimana kondisi masyarakat terdampak asap seharusnya digambarkan kepada pemerintah pusat juga terus berlangsung. (Gd)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال