“Penerimaan dari PBB seratus persen akan masuk ke pemerintah Kabupaten/Kota. PBB yang dibayarkan dari perusahaan akan disalurkan kembali untuk pembangunan daerah di mana perusahaan mengelola sumber daya alamnya," ujar Heru Narwanta, pada acara PBB Gathering, di Aula Chakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Minggu (5/11/2023).
Lebih lanjut dia menjelaskan, bahwa secara proporsi, di dalam undang undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 100% pembayaran PBB akan dikembalikan kepada daerah dengan pembagian 16.2% masuk ke provinsi, 73.7% masuk ke kabupaten di mana sumber daya tersebut diperoleh dan sisanya 10% akan dibagi ke kabupaten lain yang ada di provinsi tersebut.
Pada acara yang juga dihadiri perwakilan perusahaan dari sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta sektor lainnya di wilayah KPP Pratama Bontang, Tanjung Redeb, Tarakan, Penajam dan Tenggarong, Heru Narwanta menyampaikan rasa terima kasihnya atas perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
Sumber : tvonenews.com